Page 9 - BULETIN 1251

KOMISI III • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DPR Tanggapi Uji Materi UU

Kejaksaan

aksa Agung merupakan
presiden dan DPR RI dengan
“Perubahan undang-undang
ini dilakukan untuk memperkuat
pejabat negara yang
menerapkan prinsip akuntabilitas
bertindak sebagai pimpinan
tetap terpenuhi,” jelas Arteria dalam
J serta penanggung jawab
penuntutan serta memberikan
perlindungan yang lebih baik
sidang yang dipimpin Ketua MK
tertinggi dari kejaksaan. independensi dalam proses sehingga prinsip check and balance
Jaksa Agung bertindak sebagai kepada jaksa. Dalam menjalankan Anwar Usman.
pengendali pelaksana tugas dan tugasnya, jaksa agung diangkat Dalam sidang juga membahas
wewenang kejaksaan di Indonesia. dan diberhentikan oleh presiden. mengenai proses pengangkatan
Dalam pelaksanaan tugas kekuasaan Pengaturan ini merupakan hasil Jaksa Agung yang tidak sama
kehakiman dan bagian dari lembaga kesepakatan pembuat undang- dengan penegak hukum lainnya.
pemerintah, kejaksaan bertanggung undang. Oleh karena itu, presiden Dimana, Jaksa Agung langsung
jawab langsung kepada presiden. tidak akan mengangkat orang diangkat oleh Presiden sementara
Demikian disampaikan oleh tidak profesional dan kompeten di petinggi penegak hukum lainnya
Anggota Komisi III DPR RI Arteria bidangnya untuk menduduki jabatan melalui fit and proper test. “MK
Dahlan yang mewakili DPR dalam kejaksaan agung,” katanya dalam memberikan respon luar biasa,
sidang lanjutan uji materiil Pasal 1 sidang yang dihadiri secara daring di pentingnya proses fit and proper
angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI. test dalam wujud pelaksanaan
dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor “Meski tidak ada mekanisme baku fungsi check dan balance calon
16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan pengangkatannya, jaksa agung tidak pemimpin pejabat negara yang
Republik Indonesia (UU Kejaksaan) terlepas dari pengawasan banyak menduduki posisi strategis. Ini akan
pada Senin (12/6). Sidang kelima pihak dalam menjalankan tugasnya. menjadi bahan pengkajian dan
Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023 Salah satunya, pertanggungjawaban pencermatan kami,” jelasnya.
ini beragendakan mendengarkan tugasnya dilakukan di hadapan rnm/aha
keterangan DPR dan Presiden/
Pemerintah. Perkara ini diajukan oleh
Jovi Andrea Bachtiar yang berprofesi
sebagai Analis Penuntut atau Calon
Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tojo
Una-Una, Wakai.
Lebih lanjut, Arteria
mengungkapkan, bahwa berdasarkan
Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 pada
intinya menempatkan Penuntut
Umum sebagai pengendali perkara
sekaligus menjalankan tugas
penuntutan. Dalam melaksanakan
tugas dalam bidang penuntutan
ini, kewenangan kejaksaan dapat
menentukan suatu perkara dapat
dilanjutkan atau tidak ke pengadilan.
Hal ini, sambung Arteria, memiliki arti
Scan QR penting dalam menyeimbangkan FOTO : DEP/PDT
untuk berita
selengkapnya aturan yang berlaku. Pengaturan iin
dibuat juga untuk menyelaraskan
fungsi kejaksaan dengan instrumen Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan usai mewakili DPR dalam sidang lanjutan uji materiil Pasal 1 angka 3,
Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
internasional. Indonesia (UU Kejaksaan) pada Senin (12/6/2023).

Nomor 1251/III/VI/2023 • Juni 2023 9