Page 8 - BULETIN 1251
P. 8

BULETIN            Parlementaria


            Legislator Minta Kementerian
    KOMISI II  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  ATR BPN dan Pemda Serius





            Bahas Detail Tata Ruang di Daerah






                            akil Ketua
                            Komisi II DPR                                   untuk penataan ruang itu selalu tidak
                                                                            menjadi perhatian mereka,” ujarnya.
                            RI Syamsurizal                                     Di Akhir, Ia mengatakan perlunya
                            memberi                                         disiapkan langkah-langkah untuk
            W penekanan                     KITA PUNYA KABUPATEN            memastikan bahwa peraturan-
            kepada Kementerian Agraria dan Tata  KOTA ITU 500 LEBIH,        peraturan mengenai tata ruang diikuti
            Ruang (ATR) dan Badan Pertanahan   HANYA SEDIKIT SEKALI         dan dilaksanakan dengan sesuai oleh
            Nasional (BPN) untuk membuat dan   DARI KABUPATEN KOTA          pemerintah daerah sesuai dengan
            berkomunikasi dengan pemerintah   YANG ADA DI INDONESIA         perencanaan yang telah ditetapkan.
            daerah mengenai rencana detail tata   YANG MEREKA MEMILIKI         “Oleh karena itu ke depan kita
            ruang khususnya pada Kabupaten                                  berharap Kementerian ATR BPN
            Kota. Menurutnya, hal ini guna   RENCANA DETAIL TATA            ini memberikan penekanan yang
            mendatangkan para investor dari   RUANG.                        serius. Pertama pihak pemerintah
            dalam maupun luar negeri pada kota-                             kabupaten kota dapat menyiapkan
            kota tersebut.                                                  rencana detail tata ruang. Kemudian
               “Kita punya kabupaten kota itu   antara BPN melalui ATR dengan   yang kedua, setelah itu disiapkan
            500 lebih, hanya sedikit sekali dari   pemerintah daerah kabupaten/  bagaimana pemerintah kota bisa
            kabupaten kota yang ada di Indonesia   kota di seluruh Indonesia. Kerjasama   mematuhi kegiatan-kegiatan sesuai
            yang mereka memiliki rencana detail   tersebut perlu didukung oleh   dengan perencanaan tata ruang yaitu
            tata ruang. Kalau mereka tidak punya   kedisiplinan dari pihak pemerintah    yang kita berikan
            itu otomatis ada keengganan pihak   daerah.                                    penekanan,”
            investor yang datang dari dari dalam   “Oleh karena itu ke depan kita           tutupnya.
            negeri maupun dari luar negeri mau   berharap via ATR BPN  bersama                  we,frs/aha
            menanamkan modalnya ke tempat   dengan pemerintah daerah
            kita,” jelas Syamsurizal usai dalam   kabupaten kota se-
            Rapat Kerja dengan Kementerian   Indonesia ini ada
            ATR/ Kepala BPN, di Senayan,    kerjasama. Bagaimana
            Jakarta, Selasa (30/5).         hal itu bisa didudukan.
               Menurut Politisi Fraksi PPP ini,   Yang jadi soal
            para investor tidak ingin berinvestasi   juga adalah soal
            di sembarang tempat. Untuk itulah,   kedisiplinan dari
            setiap kabupaten kota punya     pihak pemerintah
            kebiasaan yang rapi dalam menata   daerah.
            daerahnya. “Misalnya penduduknya   Sehingga
            tinggal di mana, pabriknya dimana,   kesesuaian
            kemudian soal lingkungannya     kegiatan
            bagaimana. Kalau itu diperhatikan
            saya kira para pengusaha-
            perusahaan luar negeri punya                                                                   Scan QR
                                                                                                           untuk berita
            kepekaan dalam hal itu. Jadi ini yang                                                          selengkapnya   FOTO: GER/PDT
            mesti kita sadari,” lanjutnya.
               Untuk itu, Syamsurizal
                                            Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal dalam Rapat Kerja dengan Kementerian ATR/ Kepala BPN, di Senayan,
            mengharapkan adanya kerjasama   Jakarta, Selasa (30/5/2023).

            8   Nomor 1251/III/VI/2023  • Juni 2023
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13