Page 85 - E-Modul Konsep Dasar IPS SD

pengamanan dan pemeliharaan keretaan yang disepakati sesuai dengan
tujuan dan metode yang dikehendaki serta yang diadopsi oleh himpunan

yang bersangkutan.
Berdasarkan dua pengertian di atas, kepemimpinan, kekuasaan,

kenegaraan dan pemerintahan itu kait-mengait dalam suatu situasi dan proses

dalam wadah yang disebut negara. Tinggal lagi bagaimana kepemimpinan dan
kekuasaan itu dilaksanakan, apakah dalam suasana demokrasi ataukah

otoriter. Jika mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa “....
suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat” maka

kepemimpinannya itu demokrasi, dan kekuatan ada di tangan rakyat, sesuai

dengan pengertian demokrasi sendiri (Bahasa Yunani, demos berarti rakyat,
kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa) berarti rakyat berkuasa atau

kekuasaan di tangan rakyat, sedangkan kepala negara atau kepala
pemerintahan, hanya mendapat wewenang dari rakyat.

Terselenggaranya suatu negara dengan baik, tertib, dan aman karena

adanya peraturan yang disusun bersama, disepakati bersama serta dipatuhi
bersama keberlakuannya. Bagi tingkat negara dan pemerintahan peraturan

atau norma tersebut tersusun dalam bentuk undang-undang. Undang-undang
yang menjadi pokok utama atau induk dari segala peraturan, norma dan

undang-undang adalah undang-undang dasar. Untuk Negara dan Pemerintah
Indonesia, yang menjadi Undang-Undang pokok utama itu adalah Undang-

Undang Dasar 1945. Segala tata cara, upacara, pengaturan dan

penyelenggaraan bernegara serta berpemerintahan, telah ditentukan secara
garis besar pada Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan pelaksanaannya,

terjabarkan dan terperincikan pada undang-undang, peraturan pemerintah,
garis-garis besar haluan negara, peraturan daerah, dan demikian seterusnya.

Hal yang demikian itu, wajib Anda pelajari, selain untuk. Kepentingan sendiri,
juga untuk kepentingan proses mengajar dan membelajarkan peserta didik

yang menjadi tanggung jawab Anda serta tanggung jawab kita semua.

Demokrasi yang arti harafiahnya rakyat berkuasa atau kekuasaan di
tangan rakyat, pada pelaksanaannya diserahkan kewenangannya kepada

kepala negara dan atau kepada pemerintahan. Penyerahan kewenangan itu

80