Page 20 - Materi Sejarah Lokal DPRD Sumsel Masa Orde Lama

lain diluar Jakarta dan Jawa Tengah, cukup dilakukan dengan gerakan operasi
teritorial yang antara lain mengadakan penangkapan-penangkapan tokoh-tokoh

orpol dan ormas PKI, karena didaerah-daerah tersebut pendukung-pendukung

G-30-S/PKI tidak sempat mengadakan gerakan perebutan kekuasaan. Hanya
didaerah Jawa Timur dan Bali timbul kekacauan culik-menculik dan

pembunuhan-pembunuhan, yang dalam waktu singkat berhasil ditertibkan
kembali.

Penyelesaian aspek politik sebagaimana diputuskan dalam sidang Kabinet

Dwikora 6 Oktober 1965 akan ditangani langsung oleh Presiden Sukarno. Aksi-
aksi tuntutan penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G-30-S/PKI

semakin meningkat. Gerakan tersebut dipelopori oleh kesatuan aksi pemuda,
mahasiswa dan pelajar (KAPPI, KAMI, KAPI), kemudian muncul pula KABI

(buruh), KASI (sarjana), KAWI (wanita), KAGI (guru) dan lain-lain. Kesatuan-
kesatuan aksi tersebut dengan gigih menuntut penyelesaian politis yang terlibat

G-30-S/PKI, dan kemudian pada tanggal 26 Oktober 1965 membulatkan

barisan mereka dalam satu front, yaitu Front Pancasila.
Setelah lahir barisan Front Pancasila, gelombang demonstrasi yang

menuntut pembubaran PKI makin bertam bah meluas. Situasi yang menjurus
kearah konflik politik makin bertambah panas oleh keadaan ekonomi yang

semakin memburuk. Perasaan tidak puas menggugah hati nurani para pemuda,

dan tercetuslah Tri Tuntutan Hati Nurani Rakyat yang lebih dikenal dengan
sebutan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat). Pada tanggal 12 Januari 1966 dipelopori

oleh KAMI dan KAPPI, kesatuan-kesatuan aksi yang tergabung dalam Front
Pancasila mendatangi DPR-GR mengajukan tiga buah tuntutan (Tritura), yakni:

a. Pembubaran PKI;

b. Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G-30-S/PKI;
c. Penurunan harga/perbaikan ekonomi.

Perkembangan selanjutnya mengenai masalah tuntutan pembubaran PKI,
dilaksanakan oleh Letnan Jendral Soeharto tanggal 12 Maret 1966, sehari

setelah menerima Surat Perintah 11 Maret (Supersemar). Sejak itu dimulailah
koreksi total atas segala penyelewengan yang dilakukan oleh Orde Lama.

Karena itu tanggal 11 Maret 1966 dianggap sebagai permulaan Orde Baru.