Page 4 - Materi Sejarah Lokal DPRD Sumsel Masa Orde Lama
P. 4

Gagalnya usaha untuk kembali ke UUD 1945 dengan melalui Konstituante
                             dan rentetan peristiwa-peristiwa politik yang mencapai klimaknya dalam bulan

                             Juni 1959, akhirnya mendorong Presiden Sukarno untuk sampai kepada kesim

                             pulan bahwa telah timbul keadaan ketatanegaraan yang membahayakan
                             persatuan dan kesatuan Negara, Nusa dan Bangsa serta merintangi

                             pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
                             Demikianlah demi keselamatan negara berdasarkan staatsnoodrecht (hukum

                             keadaan bahaya bagi negara) pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959, jam 17.00;

                             dalam suatu upacara resmi di Istana Merdeka diumumkan Dekrit Presiden
                             mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 dalam

                             kerangka Demokrasi Terpimpin.



                      2.1.3 DPRD Sumsel Orde Lama
                             A. Situasi Politik Orde Lama

                                1. Pemilihan Umum (Pemilu) DPR/DPRD 1955

                                   Pemilihan umum tahun 1955 merupakan pemilihan umum pertama di
                                Indonesia yang diselenggarakan pada tahun 1955. Pemilihan tersebut sering

                                disebut sebagai pemilihan umum paling demokratis di Indonesia. Pemilihan
                                umum (1955) diadakan ketika keamanan nasional masih belum kondusif;

                                DI/TII (Tentara Darul Islam/Tentara Islam Indonesia), khususnya pimpinan

                                Kartosuwiryo, dirundung kekacauan di beberapa daerah. Dalam kondisi
                                tersebut anggota tentara dan polisi juga memilih. Mereka yang bertugas di

                                daerah rawan bergiliran datang ke TPS. Pilkada berlangsung aman.
                                Pemilihan itu rencananya akan memilih anggota DPR dan Konstituante.

                                Sebanyak 260 kursi DPR diminta, sementara 520 (dua kali lipat kursi DPR)

                                dan 14 perwakilan kelompok minoritas yang ditunjuk pemerintah di
                                Konstituante diminta (Anggara, 2013: 231).

                                   Pada pemilu masa orde lama bentuk ejekan politik sangat variatif mulai
                                dari ajakan dalam bentuk gambar, tulisan atau artikel dan secara langsung

                                atau verbal. Pada masa ini perseteruan politik paling menonjol dilakukan
                                oleh tiga partai besar yaitu PNI, Masyumi, dan PKI (Utomo & Aji, 2021).

                                   Pemilu tahun 1955 juga dirasakan di Palembang dimana pemungutan

                                suaranya terjadi   pada tanggal 29 September 1955 di Palembang telah
                                berjalan dengan baik dan aman, Kota Palembang hari itu mengalami
   1   2   3   4   5   6   7   8   9