Page 5 - Materi Sejarah Lokal DPRD Sumsel Masa Orde Lama
P. 5
kesunyian yang luar biasa, demikian juga sungai Musi yang tidak pernah
tenang, pada hari itu tenang sekali. Semua kendaraan, kecuali kendaraan-
kendaraan yang memuat petugas-petugas negara, baik mobil, kapal dan
perahu hari itu tidak ada yang jalan, Penduduk berkelompok-kelompok
memenuhi TPS-nya masing-masing. Di TPS Bukit Kecil, Gubernur
Sumatera Selatan (Sumsel) Winarno Danuatmodjo, Ali Gathmyr ketua
DPRD sementara, Panglima TT II dr Ibnu Sutowo masing-masing sebagai
warga negara biasa telah turut berbaris memilih.
Pada umumnya permungutan suara Palembang berjalan dengan tenang
sekali. Di TPS-TPS tidak ada kelihatan tanda-tanda ingin dahulu men
dahului dan wanita-wanita selalu mendapat kesempatan lebih dahulu. Dari
seluruh penduduk kota besar Palembang yang berhak memilih 80 persen
telah mempergunakan haknya. Dibeberapa kampung kebanyakan kaum
wanitanya tidak mempergunakan kesempatan memilih ini . Menurut angka-
angka sementara yang dapat dikumpulkan oleh koresponden PIA hasil
pemungutan suara di Palembang adalah sebagai berikut Masjumi 3983, PKI
2505, PNI 2271, NU 1603. Dalam kota besar Palembang seluruhnya
terdapat 256 buah TPS dan yang mempunyai hak pilih 142.595 jiwa,
Menurut keterangan sekretaris kantor pemilihan propinsi, sampai jam 09.00
Jumat pagi, baru terkumpul sebagian dari kotak-kota suara, baik dari
Seberang Ulu yang mempunyai 118 TPS, maupun dari kewedanaan Ilir
Barat dan Ilir Timur yang mempunyai 138 TPS. Hasil lengkap akan
disidangkan dimuka umum.
Partai-partai lainnya selain dari pada partai yang disebut diatas, rata-rata
dapat suara tidak lebih dari angka 10, tetapi dalam perimbangan seluruhnya
diperoleh kesan partai politik Islam Masjumi akan menduduki tempat yang
penting setelah itu ber turut-turut PKI, PNI, dan NU. Mengenai keadaan
keamanan selama pelaksanaan pemungutan suara didapat keterangan dari
Kepala Kepolisian Propinsi Sumatera Selatan, Komisaris Besar Tjik Agus ,
bahwa sampai hari Jumat tidak ada laporan2-laporan tentang gangguan
keamanan di Palembang. Sayang Pemilu 1955 tidak dilanjutkan sesuai
jadwal pada lima tahun berikutnya, yaitu di tahun 1960. Hal ini dikarenakan
pada 5 Juli 1959, dikeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan
Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945.
