Page 10 - Materi Sejarah Lokal DPRD Sumsel Masa Orde Lama

31. Radja Keprabonan 33.660 0,09 1

Gerakan Banteng Republik
32. 39.874 0,11 1
Indonesia (GBRI)

33. PIR NTB 33.823 0,09 1

34. L. M. Idrus Effendi 31.988 0,08 1

35. Lain-lain 426.856 1,13 -

Jumlah 37.837.105 514

Gambar 2.1 Pemilu 1955 DPR
Sumber: Anggara, 2013: 234-235

B. Penetapan Presiden No. 6 /1959 (disempurnakan) dan Penetapan

Presiden No. 5 /1960 (disempurnakan).
Dengan berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dimu lailah retooling

aparatur negara. Berdasarkan penetapan Presiden no. 6 tahun 1959, tentang

Pemerintahan Daerah, telah timbul reaksi hebat, terutama kalangan partai-partai
politik. Oleh karena itu Penetapan Presiden no. 6/1959 disempurnakan

(ditetapkan) tanggal 7 Nopember 1959 dan diundangkan tanggal 16 November
1969 dan mempunyai daya berlaku surut mulai tanggal 7 September 1959, yaitu

tanggal mulai berlakunya Penetapan Presiden no. 6/1959 sebelum
disempurnakan. Juga Penetapan Presiden no. 5 tahun 1960 tentang Dewan

Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan Sekretariat Daerah, menimbulkan

reaksi keberatan-keberatan, oleh karena itu juga disempurnakan, menjadi
Penetapan Presiden no. 5 tahun 1960 (disempurnakan), mulai berlaku pada hari

ditetap kan yaitu tanggal 10 Februari 1960.

Daerah Otonom dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga pada
prinsipnya mempunyai dua tugas, yaitu tugas eksekutif yang diatur dalam

Penetapan Presiden no. 6/1959 (disempurnakan) dan tugas legislatif yang diatur
dalam Penetapan Presiden no. 5/1960 (disempurnakan).