Page 11 - Materi Sejarah Lokal DPRD Sumsel Masa Orde Lama

Pokok-pokok prinsip dan pikiran dalam Penetapan Presiden no. 6 /1959
(disempurnakan), ialah :

a. Meniadakan dualisme pimpinan Daerah dengan meletakkan pimpinan

dalam bidang Pemerintahan Umum Pusat di Daerah dan pimpinan dalam
bidang Pemerintahan Daerah, dua -duanya di tangan Kepala Daerah.

b. Kekuasaan ekskutif tidak bersifat kolegial dan dijalankan oleh Kepala
Daerah sendiri.

c. Sebagai alat Daerah, Kepala Daerah :

1) Mengurus urusan Daerah.
2) Kekuasaan ekskutif tidak bersifat kolegial dan dijalan kan oleh

Kepala Daerah sendiri.
3) Sebagai alat Pusat, Kepala Daerah :

 Mengurus ketertiban dan keamanan umum di Daerah.

 Menyelenggarakan koordinasi.
 Melakukan pengawasan atas jalannya Pemerintahan Daerah.

 Menjalankan tugas-tugas Pusat lain.
d. Anggota BPH adalah pembantu Kepala Daerah dan harus bebas dari

keanggotaan Partai Politik.
e. Kepala Daerah adalah pegawai Negara yang tidak dapat diberhentikan

oleh DPRD.

f. Kepala Daerah mempunyai kekuasaan untuk menangguh kan Keputusan
DPRD yang bersangkutan dan Keputusan Daerah bawahannya.

g. DPRD berwenang dalam bidang legislatif dan penyusunan Anggaran

Pokok-pokok prinsip dalam Penetapan Presiden no. 5 tahun 1960

(disempurnakan) ialah :
a. Diadakan pembaharuan terhadap DPRD menjadi DPRD-GR dan

pembentukan DPRD-GR bagi Daerah yang belum terbentuk DPRD-nya.
b. Kepala Daerah merangkap Ketua DPRD.

c. Di Daerah hanya ada satu Sekretariat, yaitu Sekretariat Daerah.
d. Sekretariat Daerah menjalankan tugas kewajiban Negara sebagai alat

Daerah dan Pusat.