Page 12 - Materi Sejarah Lokal DPRD Sumsel Masa Orde Lama

Untuk pelaksanaan kedua Penetapan Presiden tersebut, Menteri Dalam
Negeri dan Otonomi Daerah memberi petunjuk-petunjuk dengan instruksi-

instruksinya, antara lain :

a. DPRD yang ada menjadi DPRD menurut penetapan Presiden tersebut.
Anggota-anggotanya diwajibkan mengangkat sumpah atau janji

dihadapan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atau pejabat yang
ditunjuk olehnya.

b. Dewan Pemerintah Daerah yang ada dibubarkan dan bekas anggota

Dewan tersebut diangkat menjadi anggota Badan Pemerintah Harian,
kecuali mereka yang menya takan tidak bersedia.

Selanjutnya Instruksi MDN dan OD No. 1/PD tanggal 29 September 1959

tentang Pembentukan Pemerintah Daerah menurut Penpres No. 6/1959 dan
Instruksi No. 1/DESD 10 Oktober 1960 tentang Pembentukan DPRD-GR

menurut Penetapan Presiden No. 5/1960 :

a. Segera setelah DPRD baru terbentuk, Ketua DPRD mengadakan sidang
lanjutan untuk menetapkan calon-calon Kepala Daerah pada hari yang

ditentukan selambat lambatnya seminggu setelah pelantikan DPRD yang
baru.

b. Penetapan Kepala Daerah tidak terikat dengan nomor urutan calon

Kepala Daerah yang diajukan oleh DPRD.
c. Gubernur adalah Ketua DPRD dan bukan anggota. Wakil Ketua DPRD

hanya dibenarkan satu orang.
d. Yang dimaksud dengan DPRD disini adalah "Dewan Perwakilan Rakyat

Gotong Royong” (DPRD-GR ).

e. Kepala Daerah baru segera mengajukan nama-nama bekas anggota DPD
(kecuali anggota Partai Politik atau bersedia dibebaskan dari

keanggotaan Partai).
f. Kepala Daerah mengajukan kepada instansi atasan nama nama calon

untuk diangkat sebagai anggota DPRD-GR di daerahnya sebanyak 2 kali
yang diperlukan, secara terinci menurut masing-masing golongan

sebagaimana termaksud yaitu : wakil-wakil golongan politik dan wakil

golongan karya. Pembagiannya sama banyak, tetapi mayoritas adalah
golongan karya kalau perimbangannya tidak genap.