Page 24 - PBB & BPHTB (Flipbuilder)

IMPLEMENTASI PBB DAN BPHTB

A. Peran Pemerintah Daerah
Dalam kurun waktu lebih dari 40 tahun hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta

hubungan negara dengan rakyat penuh dengan dialektika dan dinamika. Hubungan keduanya

tidak berlangsung dalam atmosfir politik yang sehat dan demokratis, padahal esensi
keberadaan pemerintah ialah untuk mengatur kehidupan sipil agar menjadi lebih aman, teratur,

dan beradap, tempat warga negara dapat melekukan berbagai kegiatan sosial politik secara
bebas dan demokratis. Dominasi negara dan pemerintah yang otoriter telah melumpuhkan

kebebasan dalam masyarakat. Demikian pula relasi pusat dan daerah yang dijadikan media

pembentuk tatanan sosial masyarakat menjadi beradap, tempat masyarakat akan memenuhi
kebutuhan sosual, ekonomi, pekerjaan, dan sebagainya melalui program pemerintah (pusat dan

daerah).

Tidak efektifnya kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Kabupaten

Enrekang dikarenakan tidak optimalnya unsur-unsur efektivitas yang meliputi Input
(masukan), Troughput (perubahan), Output (keluaran) pada kegiatan pemungutan Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB-P2). Padahal jika 3 unsur efektivitas ini dapat berjalan baik akan dapat

meningkatkan kinerja pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2). Berdasarkan
pendapat Steers (2006:4) cara yang terbaik untuk meneliti suatu efektivitas adalah

memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berhubungan, antara lain: input,

throughput dan output dalam pencapaian tujuan. Dilanjutkan pula Munir, dkk (2004:34), yang
menyatakan bahwa unsur-unsur efektivitas meliputi : 1) Input (masukan), yang meliputi semua

sumber daya yang dimiliki, informasi dan pengetahuan, bahan-bahan mentah serta modal. 2)
Conversion (perubahan), yaitu tahap yang ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, manajemen dan penggunaan teknologi agar dapat
menghasilkan nilai. 3) Output (keluaran) yaitu pelayanan yang diberikan yang merupakan hasil

daripenggunaan teknologi dan keahlian sumber daya manusia.

Pajak Bumi dan Bangunan dewasa ini pada dasarnya Merupakan suatu jenis pajak pusat,

yang dipungut oleh Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian

Keuangan, dimana hasilnya sebagian besar Diserahkan kepada daerah. Walaupun telah
ditetapkan Menjadi salah satu jenis pajak kabupaten/kota, tetapi Sepanjang pada sutau

kabupaten/kota belum ada peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan,

pemungutannya Tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat sampai pada Tahun 2013. Hal
ini berdasarkan pada ketentuan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 180 ayat 5 yang

Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun1985 Tentang Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana telah Diubah dalam dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994

tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
21