Page 4 - Sinar Tani Edisi 4107
P. 4

4                       Edisi 22 - 28 Oktober 2025  |  No. 4107  Tahun LVI

          KIOS













          PUPUK













          ‘NAKAL’                                                                  benar, dipersilakan menyampaikan     tidak akan terganggu. Kami pastikan
                                                                                                                        pupuk tetap sampai ke tangan petani
                                                                                                                 kata
                                                                                              kepada
                                                                                   klarifikasi
                                                                                                        Direksi,”
                                                                                   Menteri
                                                                                             Pertanian
                                                                                                                        tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat
                                                                                                               Amran
                                                                                                        Andi
                                                                                   Sulaiman dalam keterangan pers
                                                                                                                        sasaran,” tuturnya.
                                                                                   di Kantor Pusat Kementan, Jakarta,
                                                                                                                           Pupuk Indonesia Ambil Langkah
                                                                                   Senin (13/10).
                                                                                                                           Sementara itu, Direktur Utama
                                                                                      Amran menegaskan, jika praktik
                                                                                                                        PIHC Rahmad Pribadi menegaskan
                                                                                   seperti ini tidak segera dihentikan,
                                                                                   maka dalam jangka panjang akan
                                                                                                                besar
                                                                                                                        menindak tegas  setiap  pelanggaran
                                                                                   menimbulkan
                                                                                                    kerugian
                                                                                          petani.
                                                                                                   Pemerintah
                                                                                   bagi
                                                                                                                 kata
                                                                                                                        oleh kios penyalur. PIHC bersama
                                                                                                                                      kini
                                                                                                                                              memperkuat
                                                                                   Amran, akan terus memperkuat         komitmen      perusahaan     untuk
                                                                                                                        Kementan
                                                                                   pengawasan      berbasis    digital  pengawasan      berbasis    digital
                                                                                   bersama     pemerintah     daerah,   dan pelaporan real time untuk
                                                        eluhan petani yang kerap   Satgas Pangan, dan aparat penegak    memastikan      distribusi  pupuk
              Oktober menjadi                           mendapatkan       pupuk    hukum. Langkah ini penting untuk     bersubsidi berjalan transparan dan
                                                                                   mencegah permainan harga yang
                                                                                                                        akuntabel.
                                                        subsidi di atas Harga
             bulan penting bagi                         Eceran Tertinggi (HET)     merugikan petani.                       “Siapapun yang melanggar akan
                                                                                                           izin
                                                                                                                2.039
                                                                                      “Kami
                                                                                              mencabut
                                                        memang selalu terdengar
             petani. Saat itulah            Ksaat memasuki musim                   kios yang menjual di atas HET. Ini   kami tindak tegas. Sistem kami sudah
                                                                                                                        digital, sehingga pelanggaran dapat
               mereka tengah                  tanam    tiba.  Data  Kementerian    bukan untuk menakuti, tapi untuk     langsung terdeteksi dan ditindak,”
               mempersiapkan                  Pertanian, rata-rata selisih harga   menegakkan keadilan. Negara sudah    ujarnya. Bahkan Pupuk Indonesia
                                                                                                                        juga tengah menyiapkan langkah
                                                                                   menanggung subsidi besar agar
                                              di tingkat kios mencapai Rp20.800
                kembali untuk                 per sak Urea dan Rp20.950 per sak    pupuk terjangkau. Jadi tidak boleh   meliputi penutupan sistem secara
                   menanam                    NPK.  Selisih  tersebut  memberatkan   ada yang mencari keuntungan di     otomatis bagi kios yang terindikasi
                                                                                                                        menjual di atas HET, pemeriksaan
                                                                                   atas penderitaan petani,” tuturnya.
                                              petani dan berpotensi menurunkan
                padi. Berbagai                daya beli serta margin usaha tani di    Bahkan ia menegaskan, tidak       lapangan dan pemasangan plakat
                persiapan pun                 tengah upaya pemerintah menjaga      boleh ada ruang bagi siapapun        peringatan di kios yang diperiksa,
                                                                                           bermain
                                                                                                                        hingga
                                                                                   untuk
                                                                                                               subsidi
                                                                                                                                                 permanen
                                                                                                                                   penutupan
                                                                                                     dengan
                                              stabilitas produksi dan harga pangan
                   dilakukan,                 nasional.                            pupuk.  Sebab,  pupuk  bersubsidi    terhadap    kios   yang    terbukti
                   dari mulai                    Berdasarkan data yang dihimpun    merupakan instrumen  vital negara    melanggar.
                                                                                                                           “Kalau satu kecamatan ada kios
              mengolah sawah,                 Kementerian Pertanian, dari total    untuk  menjaga produktivitas  dan    yang ditutup, kami akan memastikan
                                                                                   menurunkan biaya produksi petani.
                                              27.319 kios pupuk di Indonesia,
             menyiapkan benih                 terdapat 2.039 kios yang terbukti    “Kami bersama pemerintah daerah,     petani tetap bisa menebus pupuk
                hingga pupuk.                 menjual di atas HET. Kios-kios       Satgas Pangan, dan aparat penegak    di kios terdekat di kecamatan lain.
                                                                                                                                                   kepada
                                                                                                                                      pelayanan
                                                                                   hukum akan menindak tegas setiap
                                                                                                                        Prinsipnya,
                                              tersebut tersebar di 285 kabupaten/
                Namun ketika                  kota pada 28 provinsi, dengan        oknum kios atau distributor yang     petani tidak boleh terganggu,” kata
                petani tengah                 konsentrasi pelanggaran tertinggi    menjual di atas HET. Negara tidak    Rahmad.
                                                                                   boleh kalah oleh praktik curang yang
                                                                                                                           Data  Pupuk  Indonesia  realisasi
                                              di wilayah padat aktivitas pertanian
                 siap turun ke                seperti Jawa Timur, Jawa Tengah,     merugikan petani,” ujarnya.          penyaluran     Pupuk     Bersubsidi
                                                                                      Secara khusus  Kementan juga
                sawah, mereka                 Sulawesi Selatan, Sumatera Utara,    memperluas pengawasan ke seluruh     Nasional hingga 11 Oktober 2025
                                                                                                                        menunjukkan capaian yang positif
                                              dan Lampung.
                  dikagetkan                     Laporan    pelanggaran    harga   285 kabupaten/kota dengan laporan    dan terkendali. Berdasarkan data
                dengan kabar                  ini   dihimpun    melalui   sistem   penyimpangan harga, terutama di      PT Pupuk Indonesia, penyaluran
                                                                                                                        pupuk bersubsidi dari total alokasi
                                                                                   10 provinsi utama penghasil pangan
                                              pelaporan digital Kementan yang
             ribuan kios pupuk                telah   diverifikasi   dan   dianalisis   nasional. Fokus pengawasan meliputi   Kementan sebesar 9,55 juta ton,
                terkena kasus.                secara    menyeluruh.    Tujuannya   pemeriksaan izin kios, validasi data   capaian penebusan mencapai 5,95
                                              adalah memastikan bahwa setiap       penebusan,    serta   rekomendasi    juta ton atau sekitar 62,34 persen dari
                                              pelanggaran     terekam     secara   pencabutan izin bagi penyalur yang   total alokasi.
                                              transparan   dan    dapat   segera   terbukti melanggar HET.                 Dengan penegakan hukum yang
                                              ditindaklanjuti.                        “Kalau ada kios yang terbukti     tegas,  Rahmad  mengatakan,  tahun
                                                                                   bermain harga, langsung kami cabut   ini penyerapan pupuk meningkat
                                                 Cabut Ijin                        izinnya. Kami juga bekerja sama      12 persen dibandingkan tahun lalu.
                                                 Sebagai tindak lanjut penemuan    dengan kejaksaan dan kepolisian      Bahkan,  diikuti  dengan  kenaikan
                                              harga pupuk di atas HET, Pemerintah   untuk  memastikan proses  hukum     produksi beras sebesar 16 persen
                                              akan menindak 2.039 kios pupuk       berjalan transparan dan memberi      berdasarkan data BPS. “Artinya,
                                              yang    terbukti  menjual   pupuk    efek jera,” tegas Amran.             kebijakan   tegas  terbukti  tepat.
                                              bersubsidi di atas HET. Langkah ini     Meski akan ada pencabutan ijin    Semakin kuat penegakan hukumnya,
                                              diambil sebagai bentuk komitmen      usaha, Amran memastikan tindakan     semakin  tinggi  pula  produktivitas
                                              pemerintah melindungi petani dari    ini tidak akan mengganggu kegiatan   pertanian,” kata Rahmad.
                                              praktik curang dalam distribusi      pertanaman maupun ketersediaan          Langkah tegas ini menjadi bukti
                                              pupuk bersubsidi.                    pupuk di lapangan. Pada tahun        nyata komitmen pemerintah di
                                                 “Hari ini kami umumkan bahwa      ini, Pemerintah telah menyiapkan     bawah    kepemimpinan     Presiden
                                              izin 2.039 kios tersebut akan dicabut.   9,5 juta ton pupuk bersubsidi. Dari   Prabowo  untuk    memastikan
                                              Ini tidak boleh terjadi. Permainan   jumlah tersebut, 5,9 juta ton sudah   kebijakan pupuk bersubsidi berjalan
                                              seperti ini sudah berlangsung lama,   terealisasi hingga Oktober 2025.    adil, transparan, dan berpihak pada
                                              setidaknya dalam satu tahun terakhir.   “Stok pupuk kita aman. Distribusi   petani sebagai tulang punggung
                                              Namun, bagi pihak yang merasa        terkendali, dan pertanaman petani    ketahanan pangan nasional. Yul
   1   2   3   4   5   6   7   8   9