Page 226 - PDF Compressor

BAB XIII
KOMISI PENYIARAN INDONESIA

C. Standar Kompetensi
Mampu mengetahui, memahami, menganalisis dan menjelaskan
tentang aturan-aturan yang terkait dengan eksistensi Komisi Penyiaran
Indonesia, termasuk di dalamnya hak, kewajiban, tugas, dan wewenang
Komisi Penyiaran Indonesia dalam memperkuat kegiatan Jurnalistik yang
dilakukan oleh Wartawan Televisi, sehingga pelayanan informasi yang
diberikannya lebih optimal.

14
D. Komisi Penyiaran Indonesia
Selain Dewan Pers, ada juga lembaga lainnya yang juga konsen
dalam upaya pengawasan karya jurnalistik di media massa, terutama
media penyiaran, yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dalam
Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, terdapat 7 pasal
yang khusus mengatur tentang kedudukan, pembentukan, fungsi, tugas,
dan wewenang KPI, yakni Pasal 6 sampai Pasal 12. Secara ringkas isi
pasal tersebut menyuratkan sebagai berikut:
Penyiaran diselenggarakan dalam satu sistem penyiaran nasional.
Dalam sistem penyiaran nasional tersebut, Negara menguasai spektrum
frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam sistem penyiaran nasional
terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu
yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun
lokal. Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi
penyiaran.
Komisi penyiaran tersebut disebut Komisi Penyiaran Indonesia,
disingkat KPI. KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen
mengatur hal-hal mengenai penyiaran. KPI terdiri atas KPI Pusat
dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi.
Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI
Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan
KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi
aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam
menjalankan fungsinya, KPI mempunyai wewenang: a. menetapkan
standar program siaran; b. menyusun peraturan dan menetapkan
pedoman perilaku penyiaran; c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan

224