Page 222 - PDF Compressor

dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-menyurat,
mediasi dan atau ajudikasi. Hasil mediasi para pihak dituangkan dalam
Hasil Penyelesaian Pengaduan dan ditandatangani oleh para pihak. Hasil
mediasi prinsipnya bersifat tertutup, kecuali para pihak sepakat untuk
terbuka.
Jika mediasi tidak mencapai sepakat, Dewan Pers akan
mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi. Pernyataan
Penilaian dan Rekomendasi ditetapkan melalui Rapat Pleno dan
disampaikan kepada pengadu dan teradu serta diumumkan secara
terbuka.
Pengadu melaksanakan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima Pernyataan
Penilaian dan Rekomendasi. Teradu wajib melaksanakan isi Pernyataan
Penilaian dan Rekomendasi pada kesempatan pertama. Teradu wajib
memuat atau menyiarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi di
media bersangkutan. Jika Perusahaan Pers tidak mematuhi Pernyataan
Penilaian dan Rekomendasi, Dewan Pers akan mengeluarkan pernyataan
terbuka khusus untuk itu. Apabila putusan Dewan Pers berisi
rekomendasi pemuatan hak jawab tidak dilaksanakan oleh perusahaan
pers, dapat berlaku ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Pers.
3. Kasus Ditangani Dewan Pers
Tugas utama Dewan Pers adalah menerima pengaduan
masyarakat menyangkut materi karya jurnalistik dan membantu
mengupayakan penyelesaian sengketa antara masyarakat dan pers.
Pengaduan merujuk pada masyarakat yang merasa dirugikan akibat
karya jurnalistik, meliputi: berita, laporan, editorial, gambar (foto,
ilustrasi, termasuk karikatur). Soal pelanggaran etika pers, perlindungan
wartawan atas serangan, tekanan, atau perlakuan tidak adil oleh aparat;
permintaan menjadi saksi ahli; pengaduan atas pemanggilan wartawan
oleh kepolisian, pengaduan menyelesaikan sengketa antarmedia pers
atau sengketa industrial.
Dalam menangani pengaduan pelanggaran kode etik, Dewan Pers
bertindak sebagai mediator antara masyarakat dan pers melalui mediasi.
Jika musyawarah tidak membuahkan hasil, penyelesaian dilakukan
dengan mengeluarkan pernyataan penilaian dan rekomendasi (PPR).
Penanganan pengaduan komunitas pers karena tekanan atau ancaman
yang secara umum dinilai berpotensi menghambat kemerdekaan pers,
merupakan upaya advokasi.
Berikut beberapa kasus yang pernah ditangani Dewan Pers.
1. Pengaduan Keluarga Sadipun terhadap harian Pos Kupang
untuk berita berjudul: Sadipun Jadi Tahanan Kota, yang
220