Page 217 - PDF Compressor

BAB XII
D E W A N P E R S

A. Standar Kompetensi
Mampu mengetahui, memahami, menganalisis dan menjelaskan
tentang aturan-aturan yang terkait dengan eksistensi Dewan Pers,
termasuk di dalamnya hak, kewajiban, tugas, dan wewenang Dewan Pers
dalam memperkuat kegiatan Jurnalistik yang dilakukan oleh Wartawan,
sehingga pelayanan informasi yang diberikannya lebih optimal.

13
B. Dewan Pers
Sentralisasi penyelenggaraan kekuasaan sepanjang sejarah Orde
Baru telah melahirkan pemerintahan yang sangat kuat dan sulit
ditandingi oleh unsur-unsur yang merepresentasikan publik. Tidak ada
kekuatan politik alternatif yang mampu mengontrol kekuasaan
pemerintah saat itu, sehingga tumbuh suburlah struktur dan kultur
birokrasi yang cenderung otoriter dan tidak punya cukup kepekaan
terhadap kepentingan-kepentingan publik.
Sebagai alternatif untuk mengurai sentralisasi kekuasaan itu,
gerakan reformasi melahirkan lembaga-lembaga negara independen (state
auxiliary agencies). Nama lembaga independen tersebut bermacam-
macam, seperti, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers, dan lain-
lain. Lingkup kerja dan otoritasnya berbeda-beda, tetapi mereka
dilahirkan dengan tujuan yang sama: melembagakan proses check and
balances kekuasaan, melahirkan struktur politik di mana proses
penyelenggaraan pemerintahan terdesentralisasi, transparan, dan
memungkinkan partisipasi publik secara demokratis.
Salah satu hal yang penting tersurat dalam Undang-Undang No.
40 Tahun 1999 tentang Pers adalah eksistensi Dewan Pers. Hal itu tersurat
langsung dalam Bab V Pasal 15. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa: (1)
Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers, meningkatkan
kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen; (2)
Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut: a. melindungi
kemerdekaan Pers dari campur tangan kehidupan pers; b. melakukan
pengkajian untuk mengembangkan kehidupan pers; c. menetapkan dan
mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; d memberikan
pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat
atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; e.

215