Page 214 - PDF Compressor

minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zar aditif lainnya; c. peragaan
wujud rokok dan atau penggunaan rokok”, dipidana dengan pidana denda paling
banyak lima ratus juta.
Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) ditambahkan, pers nasional
harus menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat
kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang
masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan
kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.
Kemudian pada ayat (3)-nya disebutkan, Perusahaan pers yang
melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2); “Setiap perusahaan pers harus membentuk
badan hukum Indonesia”, dan Pasal 12:”Perusahaan pers wajib mengumumkan
nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang
bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat
percetakan”, dipidana dengan pidana denda paling banyak seratus juta rupiah.
Dalam penjelasan Pasal 12 ditegaskan yang dimaksud dengan
pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara: a. media cetak
memuat kolom nama, alamat, dan penanggungjawab penerbitan serta
nama dan alamat percetakan; b. media elektronik menyiarkan nama,
alamat, dan penanggungjawabnya pada awal dan akhir setiap siaran
karya jurnalistik; c. media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat,
dan karakter media yang bersangkutan.
Pengumuman tersebut sebagai wujud pertanggungjawaban atas
karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Yang dimaksud dengan
penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan pers yang
meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.
Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 pun terdapat
ketentuan pidana, yakni pada Bab X Pasal 57, 58, dan 59. Pasal 57
menjelaskan, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun
dan/atau denda paling banyak satu milyar rupiah untuk penyiaran radio
dan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau
denda paling banyak sepuluh milyar rupiah untuk penyiaran televise,
setiap orang yang: a melanggar pasal 17 ayat (3): ‘Lembaga Penyiaran
Swasta wajib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memiliki
sahan perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan.‛ B.
melanggap pasal 18 ayat (2):’Kepemilikan silang antara Lembaga
Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan
Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran
televisi, antara Lembaga Penyiaran Swasta dan Media Cetak, serta antara
Lembaga Penyiaran Swasta dan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran
lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, dibatasi. c. melanggar
pasal 30 ayat (1):’Lembaga penyiaran asing dilarang didirikan di
212