Page 7 - PDF Compressor
P. 7

Kemudian  dibahas  juga  tentang  Kode  Etik  Jurnalistik  yang
                     menjadi rujukan pokok gerak langkah para wartawan dalam menjalankan
                     tugas, baik bagi wartawan media cetak maupun media elektronik. Hal itu
                     penting disampaikan agar dapat diketahui hal-hal apa saja yang baik dan
                     tidak baik, yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang wartawan,
                     terutama pada era kekinian yakni era euphoria kebebasan pers pada masa
                     reformasi ini.
                            Selanjutnya dibahas tentang konten media massa yang merupakan
                     karya jurnalistik dengan berbagai jenis, mulai news sampai views. Dalam
                     bab ini selain disajikan teknik penulisan, juga dilengkapi dengan contoh-
                     contoh yang dapat menjadi panduan pembaca.
                            Bab  selanjutnya  dibahas  khusus  tentang  Literary  Journalism  atau
                     Jurnalistik Sastra atau istilah yang lebih popular feature. Mulai dari teknis
                     pembuatan  feature  sampai  contoh-contoh  terkait  dengan  feature  yang
                     baik sebagai bahan pembanding dan rujukan bagi pembaca.
                            Selain itu, buku ini pun ditambahkan dengan penguatan berupa
                     pembahasan  empat  paket  undang-undang  komunikasi,  yakni  Undang-
                     Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang No. 32 Tahun
                     2002  tentang  Penyiaran,  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  tentang
                     Internet  dan  Transaksi  Elektronik,  dan  Undang-Undang  No.  14  Tahun
                     2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
                            Sebagai  penguat  tambahan  buku  ini  pun  dibahas  tentang  Delik
                     Pers, Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia. Delik Pers dipaparkan
                     analisis  dari  pasal-pasal  dalam  KUHPidana  yang  terkait  dengan  peran
                     dan  fungsi  Pers.  Sememtara  itu,  Dewan  Pers  dan  Komisi  Penyiaran
                     Indonesia  dibahas  dari  aspek  kedudukan,  tugas  pokok,  dan  fungsinya
                     dalam upaya memfilter isi media massa agar sehat dan mendidik. ***
























                                                        5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12