Page 13 - UU 30 Tahun 2009
P. 13

- 13 -


                                          i.  sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
                                          j.  sertifikasi        kompetensi           tenaga          teknik
                                              ketenagalistrikan; atau
                                          k.  usaha  jasa  lain  yang  secara  langsung  berkaitan
                                              dengan penyediaan tenaga listrik.
                                     (2)  Usaha  jasa  penunjang  tenaga  listrik  sebagaimana
                                          dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha
                                          milik negara, badan usaha milik  daerah, badan usaha
                                          swasta,  dan  koperasi  yang  memiliki  sertifikasi,
                                          klasifikasi,  dan  kualifikasi  sesuai  dengan  ketentuan
                                          peraturan perundang-undangan.

                                     (3)  Badan usaha milik negara,  badan usaha milik  daerah,
                                          badan  usaha  swasta,  dan  koperasi  dalam  melakukan
                                          usaha       jasa     penunjang        tenaga      listrik    wajib
                                          mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

                                     (4)  Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  sertifikasi,  klasifikasi,
                                          dan  kualifikasi  usaha  jasa  penunjang  tenaga  listrik
                                          diatur dengan Peraturan Pemerintah.


                                                         Pasal 17

                                     (1)  Usaha  industri  penunjang  tenaga  listrik  sebagaimana
                                          dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
                                          a.  usaha industri peralatan tenaga listrik; dan/atau
                                          b.  usaha industri pemanfaat tenaga listrik.

                                     (2)  Usaha  industri  penunjang  tenaga  listrik  sebagaimana
                                          dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh  badan usaha
                                          milik negara,  badan usaha milik  daerah, badan usaha
                                          swasta, dan koperasi.

                                     (3)  Badan usaha milik negara,  badan usaha milik  daerah,
                                          badan  usaha  swasta,  dan  koperasi  dalam  melakukan
                                          usaha      industri     penunjang       tenaga     listrik   wajib
                                          mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

                                     (4)  Kegiatan  usaha  industri  penunjang  tenaga  listrik
                                          sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan
                                          sesuai     dengan      ketentuan      peraturan       perundang-
                                          undangan.


                                                                                               BAB VIII . . .
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18