Page 9 - UU 30 Tahun 2009
P. 9

- 9 -


                                                          BAB V
                                     PEMANFAATAN SUMBER ENERGI PRIMER


                                                          Pasal 6


                                     (1)  Sumber  energi  primer  yang  terdapat  di  dalam  negeri
                                          dan/atau berasal  dari luar negeri harus dimanfaatkan
                                          secara optimal sesuai dengan kebijakan energi nasional
                                          untuk  menjamin  penyediaan  tenaga  listrik  yang
                                          berkelanjutan.
                                     (2)  Pemanfaatan  sumber  energi  primer  sebagaimana
                                          dimaksud  pada  ayat  (1)  harus  dilaksanakan  dengan
                                          mengutamakan  sumber  energi  baru  dan  energi
                                          terbarukan.

                                     (3)  Pemanfaatan  sumber  energi  primer  yang  terdapat  di
                                          dalam  negeri  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
                                          diutamakan        untuk      kepentingan       ketenagalistrikan
                                          nasional.


                                                          BAB VI

                                      RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN

                                                          Pasal 7

                                     (1)  Rencana  umum  ketenagalistrikan  nasional    disusun
                                          berdasarkan  pada    kebijakan  energi  nasional    dan
                                          ditetapkan  oleh  Pemerintah  setelah  berkonsultasi
                                          dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
                                     (2)  Rencana umum ketenagalistrikan nasional sebagaimana
                                          dimaksud         pada      ayat      (1)    disusun        dengan
                                          mengikutsertakan pemerintah daerah.
                                     (3)  Rencana  umum  ketenagalistrikan  daerah  disusun
                                          berdasarkan  pada  rencana  umum  ketenagalistrikan
                                          nasional    dan  ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah
                                          setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat
                                          Daerah.

                                     (4)  Pedoman penyusunan rencana umum ketenagalistrikan
                                          sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (3)
                                          ditetapkan oleh Menteri.


                                                                                               BAB VII . . .
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14