Page 1 - PP 25 2021
P. 1

SALINAN





                                                          PRES!OEN
                                                   REPUBLIK  INDONESIA





                                PERATURAN  PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

                                               NOMOR 25 TAHUN 2021


                                                        TENTANG


                    PENYELENGGARAAN  BIDANG  ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



                                   DENGAN RAHMAT  TUHAN YANG MAHA ESA

                                         PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


               Menimbang           bahwa untuk melaksanakan  ketentuan  Pasal 39, Pasal 41,
                                   Pasal 42, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11
                                   Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan  Peraturan
                                   Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan
                                   Sumber Daya Mineral;

                Mengingat           1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
                                       Indonesia Tahun 1945;

                                   2. Undang-Undang Nomor 4  Tahun 2OO9 tentang
                                       Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
                                       Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 4, Tambahan
                                       Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959)
                                       sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
                                       Nomor 3  Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas
                                       Undang-Undang Nomor 4  Tahun 2OO9 tentang
                                       Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
                                       Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 147, Tambahan
                                       Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);

                                   3. Undang-Undang  Nomor 30  Tahun 2OO9 tentang
                                       Ketenagaiistrikan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
                                       Tahun 2OO9 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
                                       Republik  Indonesia Nomor 5052);

                                   4. Undang-Undang  Nomor 21 Tahun 2Ol4 tentang Panas
                                       Bumi (Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun 2OI4
                                       Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
                                       Indonesia Nomor 5585);




                                                                                 5. Undang-Undang







           SK No 087278  A
   1   2   3   4   5   6