Page 17 - PP 25 2021

PRES IDEN
REPUBLIK INDONESlA

-L7-

j. memenuhi kewajiban berupa pendapatan negara dan
pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
;
k. menyampaikan rencana jangka panjang Eksplorasi,
Eksploitasi, dan pemanfaatan kepada Menteri yang
mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran
serta menyampaikan besarnya cadangan;
1. mengutamakan penggunaan tenaga kerla Indonesia;
dan
m. mendorong pengembangan Pemanfaatan Langsung
Panas Bumi pada Wilayah Kerjanya.
(2) Dalam hal pemegang IPB tidak melakukan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
administratif berupa peringatan tertulis oleh Menteri.
(3) Peringatan tertulis oleh Menteri sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan
jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.
(4) Dalam hal pemegang IPB yang dikenai sanksi
administratif peringatan tertulis setelah berakhirnya
jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berakhir dikenai sanksi
administratif berupa penghentian sementara sebagian
atau seiuruh kegiatan.

(5) Sanksi administratif berupa penghentian sementara
sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dikenakan untuk jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan.

(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) sewaktu-waktu dapat dicabut apabiia pemegang
IPB dalam masa pengenaan sanksi memenuhi
kewajibannya.
(71 Dalam hal pemegang IPB yang telah dikenai sanksi
berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak
melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya
jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara
sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), Menteri mengenakan sanksi administratif
berupa pencabutan IPB.

Pasal 19

SK No 087270 A