Page 19 - PP 25 2021

PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-19-

(5) Dalam hal pemegang IPB dan Pihak Lain yang diberikan
PSP atau PSPE yang dikenai sanksi administratif
peringatan tertuiis setelah berakhirnya jangka waktu
peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) berakhir dikenai sanksi administratif berupa
penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan.

(6) Sanksi administratif berupa penghentian sementara
sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dikenakan untuk jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan.
(71 Sanksi administratif berupa penghentian sementara
sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila
pemegang IPB dan Pihak Lain dalam masa pengenaan
sanksi memenuhi kewajibannya.

(8) Dalam hal pemegang IPB dan Pihak Lain yang diberikan
PSP atau PSPE yang mendapat sanksi berupa
penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak
melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya
jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara
sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), Menteri mengenakan sanksi administratif
berupa pencabutan IPB, PSP, atau PSPE.

Pasal 21

'
( 1) Apabila IPB berakhir sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2Ol7
tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung,
pemegang IPB wajib menyerahkan seluruh Data dan
Informasi Panas Bumi yang diperoleh dari hasil
Eksplorasi dan Eksploitasi kepada Menteri.
(2) Daiam hal pemegang IPB tidak meiakukan kewajiban IPB
berakhir berupa penyerahan seluruh Data dan Informasi
Panas Bumi yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan
Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
sanksi administratif berupa denda oleh Menteri sebesar
Rp7.OOO.OOO.OO0,0O (tujuh miliar rupiah).

BAB IV

SK No 083663 A