Page 23 - PP 25 2021

PRES IDEN
REPUBUK INDONESIA

-23-

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pen1rusunan
rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diatur dengan
Peraturan Menteri.

Pasal 26

(1) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan
umum meliputi jenis usaha:
a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
b. Transmisi Tenaga Listrik;
C. Distribusi Tenaga Listrik; danl atau
d. penjualan tenaga listrik.
(2) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara terintegrasi.
(3) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
wajib mendapatkan izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
untuk kepentingan umum.

(4) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan
umum secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1
(satu) Wilayah Usaha.

(5) Dalam hal usaha pembangkitan, transmisi, distribusi,
dan penjualan dilakukan secara terintegrasi, usaha
pembangkitan dan/atau transmisi dapat dilakukan di
luar Wilayah Usahanya.
(6) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan
umum dengan jenis usaha Distribusi Tenaga Listrik
dan/atau penjualan tenaga listrik dilakukan oleh 1 (satu)
badan usaha dalam 1 (satu) Wilayah Usaha.
(7) Penetapan Wilayah Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (6) mempertimbangkan kriteria:
a. pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada tidak
mampu menyediakan tenaga listrik;
b. pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada tidak
mampu memenuhi tingkat mutu dan keandalan;
c. pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada
mengembalikan sebagian atau seluruh Wilayah
Usahanya kepada Menteri;

d. Wilayah

SK No 083659 A