Page 18 - PP 25 2021

PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-18-

Pasal 19

(1) Pengiriman, penyerahan, dan/atau pemindahtanganan
Data dan Informasi Panas Bumi yang diperoleh dari
Survei Pendahuluan, Eksplorasi, dan/atau Eksploitasi
wajib mendapat izin Menteri.

(2) Dalam hal setiap orang melakukan pengiriman,
penyerahan, danf atau pemindahtanganan Data dan
Informasi Panas Bumi yang diperoleh dari Survei
Pendahuluan, Eksplorasi, dan/atau Eksploitasi tanpa
izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh
Menteri.

(3) Peringatan tertulis oleh Menteri sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan
jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 20

(1) Pemegang IPB dan Pihak Lain yang diberikan PSP atau
PSPE dapat mengelola dan memanfaatkan Data dan
Informasi Panas Bumi hasil kegiatan Eksplorasi dan
Eksploitasi Wilayah Kerja atau wilayah penugasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi
untuk Pemanfaatan Tidak Langsung selama jangka
waktu berlakunya IPB atau penugasan PSP atau PSPE,
kecuali pemusnahan data.

(2) Pemegang IPB dan Pihak Lain yang diberikan PSP atau
PSPE wajib menyimpan Data dan Informasi Panas Bumi
yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
di wilayah hukum Indonesia.

(3) Dalam hal pemegang IPB dan Pihak Lain yang diberikan
PSP atau PSPE tidak melakukan penyimpanan Data dan
Informasi Panas Bumi yang dipergunakan di wilayah
hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis
oleh Menteri.

(41 Peringatan tertulis oleh Menteri sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan
jangka waktu peringatan masing-masing 1 (satu) bulan.

(5) Dalam

SK No 083664 A