Page 49 - PP 25 2021

PRES IOEN
REPUBLIK INDONESIA

-49-

(2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
a. apabila tidak mengganggu kelangsungan penyediaan
tenaga listrik; dan
b. setelah memperoleh persetujuan pemilik jaringan.

(3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi pemanfaatan:
a. penyangga danf atau jalur sepanjang jaringan;
b. serat optik pada jaringan;
c. konduktor pada jaringan; danf atau
d. kabel pilot pada jaringan.

(4) Pemilik jaringan menyampaikan laporan kepada Menteri
setelah memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b untuk pemanfaatan jaringan tenaga
listrik dengan melampirkan dokumen paling sedikit
berupa:
a. identitas pemilik jaringan;
b. identitas pemanfaat jaringan;
c. analisis kelaikan pemanfaatan jaringan;
d. jenis dan ruang lingkup jaringan yang dimanfaatkan;
e. jenis, spesilikasi, dan/atau kapasitas peralatan
telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika
yang dipasang di jaringan; dan
f. perjanjian pemanfaatan jaringan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan
jaringan tenaga listrik untuk kepentingan
telekomunikasi, multimedia, danf atau informatika diatur
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 53

(1) Instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Daerah,
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,
badan usaha swasta, badan layanan umum, koperasi,
perseorangan, swadaya masyarakat, dan lembagalbadan
usaha lainnya dalam melakukan usaha Ketenagalistrikan
wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
(21 Pengutamaan produk dan potensi dalam negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. kewajiban penggunaan produk dalam negeri;
b. pemenuhan tingkat komponen dalam negeri; dan
c. pengadaan produk dalam negeri.

(3) Pengutamaan

SK No 087265 A