Page 58 - Modul Etika Profesi Keguruan Eben_Neat - Copy
P. 58

BAB VI




            A. Pengertian Kode Etik Guru

                       Kode  yaitu  tanda-tanda  atau  simbol-simbol  yang  berupa  kata-kata.
               tulisan  atau  benda  yang  disepakati  untuk  maksud-maksud  tertentu  misalnya

               untuk  menjamin  suatu  berita,  keputusan  atau  suatu  kesepakatan  suatu

               organisasi  (KBBI,  2021).  Kode  juga  dapat  berarti  kumpulan  peraturan  yang

               sistematis. Kode etik yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok
               tertentu  sebagai  landasan  tingkah  laku  sehari-hari  di  masyarakat  maupun  di

               tempat  kerja.  Kode  etik  profesi  adalah  sistem  norma  atau  aturan  yang  ditulis

               secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik,
               apa yang benar dan apa yang salah, perbuatan apa yang dilakukan dan tidak

               boleh dilakukan oleh seorang profesional.

                      Kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru

               di  Indonesia  sebagai  pedoman  untuk  bersikap  dan  berperilaku  dalam
               melaksanakan  tugas  profesinya  sebagai  pendidik,  anggota  masyarakat,  dan

               warga  negara.  Pedoman  tersebut  diharapkan  nantinya  bisa  membedakan

               perilaku  baik  atau  buruk  seorang  guru,  memilah-milah  mana  saja  hal  yang
               boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan  selama  menjalankan  tugas  sebagai  seorang

               pendidik. Keberadaan kode etik ini bertujuan untuk menempatkan sosok guru

               sebagai pribadi yang terhormat, mulia, dan bermartabat.


             B. Fungsi dan Tujuan Penetapan Kode Etik Guru


                      Fungsi  kode  etik  adalah  pedoman  tingkah  laku  dan  landasan  moral
              dalam menjalankan profesinya. Berikut adalah fungsi dan kode etik profesi guru:

                1. Memberikan  pedornan  bagi  setiap  anggota  profesi  tentang  prinsip

                   profesionalitas yang digariskan.
                2. Sebagai  sarana  kontrol  sosial  bagi  masyarakat  atas  profesi  yang

                   bersangkutan.

                3. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan
                   etika dalam keanggotaan profesi.





                                                                                                  48
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63