Page 266 - bahan materi film sejarah berita proklamasi kemerdekaan di Indonesia
P. 266

BAHAN MATERI FILM SEJARAH





                    Menjelang penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Tentara
              Sekutu kepada Pemerintah Belanda, Van Mook memikirkan bahwa dalam

              perkembangan selanjutnya harus diadakan pembaharuan susunan tata
              pemerintahan dan ketatanegraan sesuai dengan perkembangan politik
              pada masa itu. Oleh karena itu, pada tanggal 18 Juli 1946 oleh Van

              Mook ditandatangani di Jakarta suatu Surat Keputusan No.4 Tentang
              Pembentukan Suatu Komisariat Pemerintahan Umum untuk Timur Besar
              (Indonesia Timur) dan Kalimantan yang mempunyai daerah wewenang
              atas wilayah Timur Besar, Kalimantan, dan Karesidenan Bangka, Riau dan
              Belitong. Oleh karena pada waktu itu Dr. W Hoven menjabat sebagai Pejabat

              Direktur Derpatemen Pemerintahan Dalam Negeri, maka ia dianggkat
              menjadi Komisarias Pemerintahan Umum untuk Kalimantan dan Timur
              Besar (Indonesia Timur).

                    Namun dalam perkembangannya, pergolakan politik baik yang terjadi
              di Jawa, Madura dan Sumatera yang berkisar pada masalah pertentangan
              antara federalis dan unitaris dan hasrat untuk mengukuhkan kembali
              Negara Kesatuan Republik Indonesia, diikuti dengan penuh gairah oleh
              golongan repbuliken di Negara Indonesia Timur, dan tentunya Makassar.

                    Setelah melalui perundingan-perundingan yang dilakukan oleh
              pemerintah Republik Indonesia dengan kedua negara bagian lain dengan
              persetujuan Pemerintah RIS untuk membentuk negara kesatuan, maka pada

              tanggal 19 Mei 1950 tercapai kesepakatan. Ketiga pihak menandatangani
              ”Piagam Persetujuan.” Dibentuk sebuah panitia bersama untuk menyusun
              suatu  Rancangan  Undang-undang Dasar Negara Kesatuan.Tanggal  14
              Agustus  1950  Parlemen  dan  Senat  RIS  mengesahkan  Rancangan  Undang-
              undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keesokan

              harinya tanggal 15 Agustus 1950, Presiden RIS Ir. Soekarno membacakan
              piagam pembentukan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia hasil
              Proklamasi 17 Agustus 1945, sebagai inti (core) dari negara kesatuan sejak

              awal, setelah melalui pengalaman ”singkat” menjadi anggota dari sebuah

              266
   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270   271