Page 65 - BDR 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan

komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta
meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 19 tahun 2005, setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu
pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Pemenuhan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Penjaminan mutu

pendidikan pada satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen satuan pendidikan. Oleh
karena itu, pada pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan dalam Pemenuhan mutu Standar proses pada indikator

menyusun dokumen rencana pembelajaran secara lengkap dan sistematis, supaya dapat mencapai atau melampaui Standar Nasional Pendidikan
(SNP), maka perlu dilakukan kegiatan yang dapat mendorong seluruh komponen satuan pendidikan dalam pemenuhan mutu standar isi sesuai dengan

SNP yang diinginkan.

Sehubungan masa pandemi Covid-19, dalam situasi darurat bencana, merujuk kepada peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud)
No 72 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan nomor 33

tahun 2019 tentang penyelenggaraan Pendidikan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), dalam situasi darurat, pendidikan harus tetap
berlangsung dengan akses dan layanan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan berpusat pada pemenuhan hak pendidikan anak.

Smpai saat ini seluruh Provinsi dan Kebudayaan/Kota telah menerapkan kebijakan pendidikan selama masa darurat, terutama kebijakan Belajar Jarak

Jauh. Hal ini juga yang menjadi kebijakan Kabupaten Garut untuk melaksanakan Belajar Jarak Jauh, karena adanya perubahan angka naik turunnya
kasus penyebaran virus Covid-19 dengan level kewaspadaan Kabupaen/Kota di zona kuning.