Page 92 - epocket book Penulisan Artikel Ilmiah
P. 92

Pada sisi yang lain seorang hacker yang memiliki sisi baik, jika menemukan hal-hal
               indikasi    penyimpangan/peretasan/pembobolan            akan     memberitahu       sistem

               administrator, bahwa sistem komputer yang dimasukinya telah terdapat kelemahan
               yang mungkin berbahaya bagi sistem komputer tersebut. Jika hasil dari hacking ini

               dimanfaatkan  oleh  orang  yang  tidak  baik,  maka  tindakan  tersebut  digolongkan  ke

               dalam kejahatan siber.


               MEMAHAMI ASPEK ATURAN DAN HUKUM
               Selain  itu,  transaksi  dalam  elektronik  ini  mengandung  banyak  aspek  hukum  yang

               harus  diperhatikan,  baik  dari  segi  perdata  maupun  pidana,  diantaranya  tentang

               perlindungan  hukum  bagi  konsumen  yang  dirugikan,  cara  penyelesaian  sengketa
               antara pelaku usaha dan konsumen, keabsahan kontrak secara elektronik yang dapat

               dilihat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
               Elektronik  yang  diubah  sebagian  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016

               tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan
               Transaksi Elektronik (Rudiastari, 2015).

               Contoh kasus pengenaan sanksi hukum kejahatan siber dalam bentuk  phishing di

               Indonesia dapat dikenakan UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 35 “Setiap Orang dengan
               sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan  hukum  melakukan  manipulasi,  penciptaan,

               perubahan,  penghilangan,  pengrusakan  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen
               Elektronik  dengan  tujuan  agar  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik

               tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik” jo Pasal 51 ayat (1) “Setiap Orang

               yang  memenuhi  unsur  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  35  dipidana  dengan
               pidana  penjara  paling  lama  12  (dua  belas)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak

               Rp12.000.000.000,00  (dua  belas  miliar  rupiah)”,  karena  phishing  merupakan
               kejahatan siber yang membuat situs yang menyerupai situs asli yang resmi, padahal

               situs tersebut adalah situs palsu. Cybercrime dalam bentuk phishing ini juga dapat

               dikenakan Pasal 28 ayat (1), Pasal 45A ayat  (1) karena  phishing juga melakukan
               kebohongan  untuk  menyesatkan  orang  lain  di  mana  mengarahkan  orang  yang

               dibohongi untuk mengakses sebuah tautan yang di mana tautan tersebut ditujukan ke
               situs palsu dan memberikan suatu perintah untuk memperbarui informasi pribadinya

               yang rahasia ke dalam situs palsu yang telah dibuat oleh pelaku phishing, sehingga





                                                                                           DIGITAL SKILL    84
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97