Page 19 - E-Modul Kebijakan Cultuurstelsel Belanda di Karesidenan Madiun

18

Meskipun ketentuan tersebut telah ditetapkan

secara tertulis, namun dalam prakteknya banyak

terjadi penyimpangan seperti penyediaan tanah untuk

menanam tanaman wajib dilakukan secara paksa, tanah

yang digunakan melebihi 1/5 bagian, tanah yang

diserahkan tetap dipungut pajak, tenaga kerja

dipekerjakan secara paksa selama berbulan-bulan, upah

hasil tanaman tidak sesuai dengan yang diserahkan,

dan kegagalan hasil panen dibebankan kepada

penduduk dengan melakukan ulangan penyerahan

tanah (Hadiatmodjo, 1980: 208). Berbagai praktik

monopoli dan paksaan selama pelaksanaan

Cultuurstelsel tersebut, menyebabkan rakyat pribumi

semakin menderita. Oleh karena itu aksi untuk

menentang kebijakan Cultuurstelsel tersebut, semakin

bermunculan di Negeri Belanda terutama dari orang

orang humanis berpaham liberal. Atas desakan orang

orang humanis lah, pemerintah Belanda akhirnya

menghapus kebijakan Cultuurstelsel tersebut pada tahun

1870.