Page 3 - SK PERUBAHAN KE EMPAT SK PA, KPA DAN ENDAHARA DARI SK NOMOR 903.HUK - 60.2021

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi
Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);

6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 6);

7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi
Banten Tahun 2007 Nomor 29) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten
Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten
(Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor
3);

8. Peraturan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran
2021 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020
Nomor 69);

9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021
Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Banten Nomor 903/Kep.60-
Huk/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah,
Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum
Daerah, Pejabat Yang Berwenang Menandatangani

- 3 -