Page 4 - SK PERUBAHAN KE EMPAT SK PA, KPA DAN ENDAHARA DARI SK NOMOR 903.HUK - 60.2021
P. 4

Surat  Perintah  Membayar  dan  Pejabat  Yang
                                           Berwenang                 Mengesahkan                  Surat
                                           Pertanggungjawaban           Pelaksanaan,       Bendahara
                                           Penerimaan,  Bendahara  Penerimaan  Pembantu,
                                           Bendahara  Pengeluaran,  Bendahara  Pengeluaran
                                           Pembantu,       Kuasa  Pengguna  Anggaran              Dana
                                           Bantuan  Operasional  Sekolah,  Bendahara  Dana
                                           Bantuan  Operasional  Sekolah,  Kuasa  Pejabat
                                           Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pimpinan Badan
                                           Layanan  Umum  Daerah Anggaran  Pendapatan dan
                                           Belanja  Daerah  Provinsi  Banten  Tahun  Anggaran
                                           2021  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali
                                           terakhir  dengan  Keputusan  Gubernur  Banten
                                           Nomor 903/Kep.l33-Huk/2021  tentang Perubahan
                                           Ketiga  Atas  Keputusan  Gubernur  Banten  Nomor
                                           903/Kep.60-Huk/2021  Tentang  Penetapan  Pejabat
                                           Pengguna  Anggaran,  Kuasa  Pengguna  Anggaran,
                                           Bendahara  Penerimaan  Badan  Layanan  Umum
                                           Daerah,  Bendahara  Pengeluaran  Badan  Layanan
                                           Umum         Daerah,      Pejabat      Yang      Berwenang
                                            Menandatangani  Surat  Perintah  Membayar  dan
                                            Pejabat  Yang  Berwenang  Mengesahkan  Surat
                                            Pertanggungjawaban          Pelaksanaan,        Bendahara
                                            Penerimaan,  Bendahara  Penerimaan  Pembantu,
                                            Bendahara  Pengeluaran,  Bendahara  Pengeluaran
                                            Pembantu,       Kuasa     Pengguna  Anggaran           Dana
                                            Bantuan  Operasional  Sekolah,  Bendahara  Dana
                                            Bantuan  Operasional  Sekolah,  Kuasa  Pejabat
                                            Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pimpinan Badan
                                            Layanan  Umum  Daerah Anggaran  Pendapatan dan
                                            Belanja  Daerah  Provinsi  Banten  Tahun  Anggaran
                                            2021;

                                       2.  Nota  Dinas  Kepala  Badan  Pengelolaan  Keuangan
                                            dan Aset Daerah Provinsi Banten Nomor 900/1027-
                                            BPKAD.02/2021  tanggal  21  Juli  2021  perihal
                                            Permohonan        Perubahan        Keempat      Keputusan
                                            Gubernur Nomor 903/Kep.60-Huk/2021.




                                                   MEMUTUSKAN :

                 Menetapkan          :
                                                         Pasal I

                 Ketentuan  dalam  Keputusan  Gubernur  Banten  Nomor  903/Kep.60-
                 Huk/2021  tentang  Penetapan  Pejabat  Pengguna  Anggaran,  Kuasa
                 Pengguna  Anggaran,  Bendahara  Penerimaan  Badan  Layanan  Umum
                 Daerah,  Bendahara  Pengeluaran  Badan  Layanan  Umum  Daerah,  Pejabat
                 Yang  Berwenang  Menandatangani  Surat  Perintah  Membayar  dan  Pejabat
                 Yang  Berwenang  Mengesahkan  Surat  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan,

                                                           -4-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9