Page 5 - SK PERUBAHAN KE EMPAT SK PA, KPA DAN ENDAHARA DARI SK NOMOR 903.HUK - 60.2021

Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna
Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara Dana Bantuan
Operasional Sekolah, Kuasa Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor
903/Kep. 133-Huk/2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan

Gubernur Banten Nomor 903/Kep.60-Huk/2021 Tentang Penetapan
Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan
Layanan Umum Daerah, Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat
Perintah Membayar dan Pejabat Yang Berwenang Mengesahkan Surat
Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara
Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran
Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah,
Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah, Kuasa Pejabat Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021
diubah, sebagai berikut:
1. diktum KEDELAPAN diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEDELAPAN : a. nomor rekening Bank Banten yang dimiliki
perangkat daerah sejak ditetapkannya RKUD,
dinyatakan sah sebagai nomor rekening bank
dalam pengelolaan keuangan daerah, mulai dari
proses penatausahaan sampai dengan
pertanggungjawaban; dan

b. kolom 7 Bendahara Pengeluaran Pembantu pada
nomor urut 1 angka 4) Biro Umum Setda Provinsi

Banten, kolom 3 Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA)/Kuasa Anggaran Dana
BOS, kolom 5 Pejabat Yang Berwenang
Menandatangani SPM dan/atau SPJ dan kolom 7
Bendahara Pengeluaran Pembantu pada nomor
urut 4 Dinas Pendidikan Setda Provinsi Banten
serta kolom 3 Bendahara Pengeluaran Pembantu
pada nomor urut 26 angka 2) Bagi Hasil Pajak, BTT
Pengeluaran Pembiayaan dan angka 3) dan kolom 5
Pejabat Yang Berwenang Menandatangani SPM
dan/atau SPJ Bantuan Keuangan pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Gubernur ini.

2. menambahkan (1) satu diktum yaitu diktum KESEMBILAN yang
berbunyi sebagai berikut:

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
-5 -