Page 24 - Pedoman_PPKS_PoltekkesBSI

BAB III PENANGANAN

Poltekkes BSI bila menerima laporan dugaan kekerasan seksual. Direktur Poltekkes BSI harus
memastikan Satgas melakukan empat hal berikut:

a. Pendampingan

b. Perlindungan
c. Pengenaan Sanksi Administratif
d. Pemulihan Korban

Keempat hal di atas diberikan atau dilakukan Poltekkes BSI melalui Satgas kepada Korban atau

saksi dari suatu laporan dugaan kekerasan seksual yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik,
Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus aktif.

Satgas Poltekkes BSI dapat merujuk Korban atau saksi yang berstatus sebagai masyarakat umum,
termasuk individu yang belum dewasa, kepada dinas yang membidangi penanganan kekerasan

seksual atau lembaga penyedia layanan penanganan Korban kekerasan seksual.

Alur lebih rinci dan ketentuan lain terkait rujukan diatur oleh Direktur Poltekkes BSI.

Satgas bertugas membantu Direktur Poltekkes BSI menyusun alur dan ketentuan terkait lain
dalam pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang berlaku di kampus.

Catatan

• Poltekkes BSI dapat bekerja sama dengan pihak eksternal yang memiliki

pengalaman dan kapasitas dalam pendampingan korban untuk melakukan

pendampingan, perlindungan, dan pemulihan Korban. Pihak eksternal
mencakup baik dinas yang membidangi penanganan kekerasan seksual

(seperti UPTD PPA) maupun lembaga penyedia layanan Penanganan Korban

Kekerasan Seksual (seperti LSM atau organisasi masyarakat) terdekat di
wilayah kampus.

• Direktur Poltekkes BSI wajib menjamin perlindungan bagi pendamping. Dalam

hal pendamping Korban mengalami kekerasan dalam proses mendampingi
Korban, maka ia juga dapat ikut ditangani menggunakan mekanisme

penanganan Korban, mempertimbangkan pentingnya keselamatan
pendamping maupun Korban dalam proses penanganan.

18