Page 27 - Pedoman_PPKS_PoltekkesBSI
P. 27
Pedoman PPKS Poltekkes BSI.
j. Penyediaan rumah aman; dan/atau
Penjelasan: Direktur Poltekkes BSI dapat meminta bantuan instansi terkait seperti
UPTD PPA setempat, atau berkoordinasi dengan Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti
Peksos) di Dinas Sosial Kabupaten/Kota, dalam memfasilitasi Korban yang
memerlukan rumah aman. Satgas bertugas melakukan koordinasi dengan instansi
terkait dalam menyediakan rumah aman bagi Korban.
k. Pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan
kesaksian yang diberikan.
Penjelasan: Direktur Poltekkes BSI harus menindak tegas pihak-pihak yang
memberi ancaman kepada Korban atau saksi laporan dugaan Kekerasan Seksual.
C. Pengenaan Sanksi Administratif
Pemberian sanksi administratif dapat dijatuhkan pada individu Terlapor, Direktur
Poltekkes BSI maupun institusi Perguruan Tinggi
• Pengenaan sanksi administratif merupakan syarat penanganan laporan Kekerasan
Seksual yang baik untuk hasil pemeriksaan Satgas yang menunjukkan terlapor
terbukti telah melakukan kekerasan seksual terhadap Korban.
• Sanksi administratif digolongkan menjadi tiga bentuk:
Mahasiswa Pendidik dan Tenaga Warga Kampus
Kependidikan
Ringan* a. teguran tertulis; atau
b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di
internal kampus atau media massa
21
