Page 32 - Pedoman_PPKS_PoltekkesBSI
P. 32
persetujuan Korban:
a. Dokter/tenaga kesehatan lain;
b. Konselor;
c. Psikolog;
d. Tokoh masyarakat;
e. Pemuka agama; dan/atau
f. Pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan Korban disabilitas
• Direktur Poltekkes BSI perlu memberikan pemulihan Korban sesuai uraian dalam
rekomendasi Satgas yang sudah mendapat persetujuan Korban.
• Dalam beberapa kasus, pelapor Kekerasan Seksual bisa jadi merupakan saksi yang
mengalami stres traumatis sekunder (secondary traumatic stress). Dalam hal ini,
Direktur Poltekkes BSI perlu memberikan pemulihan saksi sesuai uraian dalam
rekomendasi Satgas yang sudah mendapat persetujuan saksi.
• Direktur Poltekkes BSI melalui satgasnya perlu memastikan bahwa:
a. Hak Mahasiswa dalam proses pembelajaran dan
b. Hak kepegawaian Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang menjadi Korban
Kekerasan Seksual tidak berkurang karena masa pemulihan mereka.
• Pemenuhan hak atas pendidikan atau pekerjaan Korban Kekerasan Seksual perlu
dilakukan secara fleksibel sehingga Mahasiswa, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan
yang menjadi Korban tetap mendapatkan haknya. Maksud fleksibel di sini adalah
pemenuhan hak atas pendidikan atau pekerjaan Korban yang sesuai kebutuhan
Korban pasca mengalami Kekerasan Seksual.
Apa saja contoh jaminan terpenuhinya hak-hak Korban Kekerasan Seksual saat
masa pemulihan?
26
