Page 31 - Pedoman_PPKS_PoltekkesBSI
P. 31
administratif berupa:
a. Teguran tertulis bagi Direktur Poltekkes BSI; atau
b. Pemberhentian dari jabatan bagi Direktur Poltekkes BSI.
Menteri dapat sewaktu-waktu memantau PPKS secara langsung dalam hal terjadi
kekerasan seksual:
a. Skala berat;
Indikator: melibatkan tindakan perkosaan dan/atau eksploitasi seksual
b. Kondisi Korban kritis;
Indikator: Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, atau Tenaga
Kependidikan berada dalam perawatan intensif rumah sakit dan/atau berupaya
menyakiti diri atau bunuh diri akibat Kekerasan Seksual yang dialaminya
c. Korban berada di wilayah negara berbeda atau lintas yurisdiksi; dan/atau
Indikator: melibatkan Terlapor dan/atau Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa,
Pendidik, atau Tenaga Kependidikan Poltekkes BSI dalam sebuah laporan Kekerasan
Seksual
d. Melibatkan pelaku yang kedudukannya tinggi
Indikator: Terlapor dan/atau Korban berstatus sebagai guru besar, direktur, dan/atau
posisi tinggi/strategis lainnya.
D. Pemulihan Korban
• Ada beberapa kegiatan yang perlu ditawarkan kepada Korban untuk memulihkan
kondisi psikologis dan/atau fisiknya, sehingga Korban dapat menempuh pendidikan
tinggi dengan aman dan optimal.
• Kegiatan yang bertujuan untuk pemulihan Korban tersebut antara lain:
a. Tindakan medis;
b. Terapi fisik;
c. Terapi psikologis; dan/atau
d. Bimbingan sosial dan rohani.
• Direktur Poltekkes BSI melalui Satgas dapat melibatkan beberapa individu dalam
atau luar kampus seperti di bawah ini untuk melakukan pemulihan Korban sesuai
25