Page 30 - Pedoman_PPKS_PoltekkesBSI

Alat bukti yang dapat digunakan dalam pemeriksaan kasus kekerasan adalah:
1. Surat tertulis (termasuk hasil visum)

2. Keterangan ahli (BAP)

3. Petunjuk: isi surat dikuatkan dengan keterangan saksi hingga memperoleh
petunjuk, termasuk tangkapan layar chat, maupun surat elektronik

4. Keterangan Pelapor
5. Keterangan Terlapor

Penentuan sanksi dapat mempertimbangkan hasil pemeriksaan dampak kekerasan

seksual yang terjadi pada Korban, bukan mempertimbangkan besar kecilnya peluang
pelaku memperbaiki diri. Pemeriksaan dapat difasilitasi oleh Poltekkes BSI atas

permintaan Satgas sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan kesimpulan dan

rekomendasi Satgas. Dampak kekerasan seksual terhadap Korban dapat melibatkan
ahli medis dan/atau dokter spesialis kedokteran jiwa melalui visum.

Dua jenis pilihan visum yang dapat dilakukan untuk memeriksa kondisi Korban dan

menjadi pertimbangan tingkatan sanksi adalah:

a) Visum et Repertum (VeR)
Surat keterangan/laporan dari seorang ahli medis mengenai hasil pemeriksaannya

secara fisik terhadap sesuatu, misalnya terhadap mayat dan lain-lain dan ini

dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan.

b) Visum et Psikiatrikum/Visum et Psikologikum (VeP)
Surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil

pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk

kepentingan penegakan hukum. Dalam hal terbatasnya akses psikiater bagi korban
kekerasan, maka visum et psikiatrikum bisa digantikan dengan Visum at

Psikologikum yang dilakukan oleh Psikolog Klinis melalui pemeriksaan psikologi.

Pemberian Sanksi pada Direktur Poltekkes BSI

Dalam hal Direktur Poltekkes BSI tidak melaksanakan kewajiban memberi laporan hasil
pemantauan dan evaluasi PPKS di kampusnya ke Menteri, akan dikenai sanksi

24