Page 36 - Pedoman_PPKS_PoltekkesBSI

BSI, Direktur Poltekkes BSI tidak boleh menjadikan masa tugas dan kedudukan
Pendidik sebagai dasar penentuan anggota Pansel.

• Direktur Poltekkes BSI harus memastikan Pansel yang terbentuk memenuhi standar

komposisi anggota, tidak didominasi oleh salah satu unsur atau kelompok saja.
• Demi menjamin objektivitas dalam penanganan kasus, unsur Pendidik tidak boleh

dibatasi hanya berasal dari Guru Besar atau Dewan Guru Besar saja; dan/atau unsur

Mahasiswa tidak boleh dibatasi hanya berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa saja.

Pemilihan Pansel untuk pembentukan Satgas:
Persyaratan dilampiri dengan dokumen administrasi sebagai berikut:

a. Daftar riwayat hidup

b. Surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Pendidik dan Tenaga
Kependidikan; dan

c. Surat rekomendasi dari Pendidik bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.

Tata cara pembentukan dan rekrutmen keanggotaan pansel:

a. Direktur Poltekkes BSI merekrut calon anggota Pansel paling sedikit 10 (sepuluh)
orang dan mengumumkannya.

b. Calon anggota Pansel sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan mengikuti

pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang
melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter;

c. Hasil pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diumumkan

melalui laman unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas
penguatan karakter: https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ ; dan

d. Calon anggota Pansel yang telah mengikuti pelatihan dan seleksi sebagaimana
dimaksud dalam huruf b akan dilakukan proses uji publik untuk mendapatkan

masukan dari masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, jika Direktur Poltekkes BSI telah merekrut calon

anggota pansel, langkah selanjutnya adalah:

• Menginput daftar nama, alamat pos-elektronik, daftar riwayat hidup, dan surat
rekomendasi masing-masing calon anggota Pansel melalui Portal PPKS

https://merdekadarikekerasankemdikbud.go.id/portalppks dan mengirimkan surel

30