Page 63 - Pedoman_PPKS_PoltekkesBSI
P. 63

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI


              Direktur Poltekkes BSI bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi seluruh kegiatan
              Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual,  serta  kinerja  Satuan  Tugas  di  Poltekkes  BSI

              secara rutin.


                 Persyaratan

               •  Direktur  Poltekkes  BSI  wajib  memberikan  laporan  hasil  pemantauan  dan  evaluasi  PPKS
                  kepada  Menteri  melalui  unit  kerja  di  Kementerian  yang  melaksanakan  fungsi  dan  tugas

                  penguatan karakter paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu
                  jika diperlukan.

               •  Laporan hasil pemantauan dan evaluasi memuat:
                   a.  Kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual yang sudah dilakukan (Preventif);

                   b.  Hasil survei keamanan lingkungan Poltekkes BSI dari Kekerasan Seksual yang dilakukan
                       oleh Satuan Tugas (Promotif);
                   c.  Data pelaporan Kekerasan Seksual (Kuratif);

                   d.  Kegiatan Penanganan Kekerasan Seksual yang sudah dan sedang dilakukan (Kuratif);
                   e.  Kegiatan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual (Rehabilitatif).

               •  Pelaporan hasil Pemantauan dan Evaluasi dilakukan secara daring melalui platform Portal
                  PPKS.

              Platform Portal PPKS untuk pelaporan pemantauan dan evaluasi memuat:

              a.  Kegiatan pencegahan kekerasan seksual
                  1.  Apakah sudah dilakukan kegiatan pencegahan Kekerasan Seksual melalui pembelajaran?

                      (Sudah/belum)
                      a.  jumlah dan persentase Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang sudah

                         mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual melalui SPADA
                         Dikti.

                      b.  integrasi  pembelajaran  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  ke  dalam
                         kegiatan-kegiatan akademik lain selain kegiatan belajar-mengajar formal.


                  2.  Melalui Penguatan Tata Kelola
                      a.  Kebijakan  yang  mendukung  Pencegahan  dan  Penanganan  Kekerasan  Seksual  di

                         Poltekkes BSI.
                      b.  Membentuk satuan tugas.





               57
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68