Page 67 - Pedoman_PPKS_PoltekkesBSI

(Ya/Tidak, lampirkan bukti foto dan keterangan singkat maksimal 2 (dua)
halaman).

2. Apakah Poltekkes BSI melakukan perbaikan penguatan tata kelola sebagaimana
dimaksud pada Permendikbud Ristek No. 30/2021 Pasal 6 ayat 3 yang paling sedikit
meliputi perbaikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan Seksual? (Ya/Tidak, lampirkan bukti foto dan keterangan singkat
maksimal 2 (dua) halaman).

3. Apakah Poltekkes BSI melakukan perbaikan penguatan budaya komunitas sebagaimana
dimaksud pada Permendikbud Ristek No. 30/2021 Pasal 6 ayat 3 seperti sosialisasi dan
edukasi secara intensif kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga

Kampus mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual? (Ya/Tidak,
lampirkan bukti foto dan keterangan singkat maksimal 2 (dua) halaman).

• Dalam hal Direktur Poltekkes BSI tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil
pemantauan dan evaluasi PPKS di kampusnya ke Menteri, akan dikenai sanksi administratif

berupa:
a. teguran tertulis bagi Direktur Poltekkes BSI; atau
b. pemberhentian jabatan bagi Direktur Poltekkes BSI.

Menteri dapat sewaktu-waktu memantau PPKS secara langsung dalam hal terjadi kekerasan

seksual:
a. skala berat;

Indikator: melibatkan tindakan perkosaan dan/atau eksploitasi seksual.
b. kondisi Korban kritis;
Indikator: Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, atau Tenaga

Kependidikan berada dalam perawatan intensif rumah sakit dan/atau berupaya
menyakiti diri atau bunuh diri akibat Kekerasan Seksual yang dialaminya

c. korban berada di wilayah negara berbeda atau lintas yurisdiksi; dan/atau
Indikator: melibatkan Terlapor dan/atau Korban yang berstatus sebagai

Mahasiswa, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Indonesia
dalam laporan Kekerasan Seksual
d. melibatkan pelaku yang kedudukannya tinggi

Indikator: Terlapor dan/atau Korban berstatus sebagai guru besar, dekan, wakil
rektor, rektor, direktur, dan/atau posisi tinggi/strategis lainnya.

61