Page 35 - Pend. Agama Kristen dan Budi Pekerti Kelas XII

pemilu hanyalah partai politik yang lolos Electoral Threshold artinya ambang
batas parlemen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tahun 2012, ambang
batas parlemen ditetapkan sebesar 3,5% dan berlaku nasional untuk semua
anggota DPR dan DPRD. Setelah digugat oleh 14 partai politik, Mahkamah
Konstitusi kemudian menetapkan ambang batas 3,5% tersebut hanya berlaku
untuk DPR dan ditiadakan untuk DPRD. Electoral Threshol ditetapkan agar
menciptakan sistem pemilihan umum yang baik.
3. Pengaturan HAM termasuk didalamnya membentuk lembaga HAM .

4. Kebebasan pers dijamin penuh oleh pemerintah melalui UU.
5. Lembaga demokrasi lebih berfungsi, pemilihan pejabat-pejabat birokrasi
dilakukan secara langsung (Pilkada), yaitu pilkada gubernur, walikota, dan
bupati.

6. Adanya badan khusus penyelenggara Pemilu, yaitu KPU sebagai panitia,
dan Panwaslu sebagai pengawas proses pemilu. Belum lagi tim pengamat
independen yang dibentuk secara swadaya. Disini dibutuhkan birokrasi
tersendiri untuk menyelenggarakan Pemilu, meskipun pada masa Reformasi
Sekalipun masih terjadi banyak pelanggaran Demokrasi dan HAM, antara
lain pemahaman aparat pemerintah terhadap hak asasi, baik di lembaga
eksekutif, termasuk aparat penegak hukum maupun di lembaga legislatif
menjadi hambatan utama bagi pelaksanaan instrumen-instrumen HAM

internasional yang sudah diratifikasi. Pemahaman yang lemah terhadap
hak asasi manusia, dan lemahnya komitmen untuk menjalankan kewajiban
menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia berdampak
pada meluasnya pelanggaran HAM. Hal itu terjadi khususnya terhadap warga
yang lemah secara ekonomi, sosial, dan politik. Melalui berbagai peristiwa
yang diberitakan di media massa maupun media sosial, nampak aturan hukum
yang cenderung diskriminatif terhadap kaum miskin. Pada bulan Februari
ada dua buah kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota DPR terhadap
orang yang bekerja untuk mereka (Liputan 6.com, tanggal 04,06,12,16 dan 18
Februari 2016, 01,02 dn 03 Maret 2016).
Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 26 September
2014. Jadi dapat dikatakan bahwa perjalanan demokrasi di Indonesia masih
akan berlangsung panjang demi menjamin tercapainya keadilan, kesempatan
menyuarakan pendapat dan mengawasi jalannya pemerintahan. Demokrasi hanya
dapat terwujud apabila demokrasi sebagai prinsip dan acuan hidup bersama

24 Kelas XII SMA/SMK