Page 102 - Ebahan Ajar Manajemen Aset Oleh Jandry P. Z. Ratu Kadja, SE.,M.Si
P. 102

administrasi    dan    fisik   barang    yang    berada    dalam penguasaannya.

                         Untuk    dapat    melakukan      Penghapusan       khususnya  Harang  Milik
                   Daerah,  harus  mendapat  persetujuan  dari  Pemegang  kekuasaan
                   pengelolaan           barang      milik      daerah      sebagaimana       Gubernur
                   /Hupati/Walikota  adalah  pemegang kekuasaan           pengelolaan     barang  milik

                   daerah.  Sedangkan Sekretaris daerah selaku Pengelola Harang, berwenang
                   dan  bertanggung         jawab       mengatur        pelaksanaan        penggunaan,
                   pemanfaatan,  pemusnahan,  dan penghapusan  barang milik daerah.

                         Untuk  memberikan  pertimbangan  kepada  pengelola  barang  untuk

                   mengatur  pelaksanaan  penggunaan,  peman  faatan,  pemusnahan,  dan
                   penghapusan  barang  milik  daerah  hal  tersebut         merupakan       wewenang
                   dan  tanggungjawab  Pejabat         Penatausahaan        Harang  yang  ditetapkan
                   dengan Keputusan Gubernur /Hupati/Walikota

                         Kepala  SKPD  selaku  Pengguna  Harang  ditetapkan  dengan

                   Keputusan  Gubernur  /Hupati/Walikota  yang  berwe  nang  dan  bertanggung
                   jawab  mengajukan  usul  pemusnahan  dan  penghapusan  barang  milik
                   daerah.  Pengguna  Harang  dibantu  oleh  Pejabat  Penatausahaan  Pengguna

                   Harang  yang  ditetapkan      oleh    Gubernur  /    Hupati/Walikota      atas   usul
                   Pengguna  Harang.  Pejabat  Penatausahaan  Pengguna  Harang  sebagaimana
                   dimaksud     yaitu   pejabat    yang  membidangi  fungsi  pengelolaan         barang
                   milik  daerah  pada  Pengguna  Harang  bertugas  untuk  menyiapkan  usulan

                   pemusnahan dan penghapusan  barang milik daerah.







    -  98
      -
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107