Page 98 - Ebahan Ajar Manajemen Aset Oleh Jandry P. Z. Ratu Kadja, SE.,M.Si
P. 98

awal  pengadaannya  merupakan  Harang  Milik  Daerah.  Dalam  hal  mitra
                    Kerja  Sama  Pemanfaatan  atas  Harang  Milik  Daerah  untuk  penyediaan
                    infrastruktur    berbentuk    Hadan     Usaha  Milik  Daerah,  kontribusi  tetap

                    dan pembagian  keuntungan dapat  ditetapkan  paling  tinggi  sebesar  70%
                    (tujuh  puluh persen) dari hasil perhitungan tim Jangka waktu Kerja Sama
                    Pemanfaatan      paling  lama     30   (tiga   puluh)    tahun    sejak  perjanjian
                    ditandatangani dan dapat diperpanjang.

                          Jangka  waktu  Kerja  Sama  Pemanfaatan  atas  Harang  Milik

                    Daerah     untuk    penyediaan      infrastruktur    dapat  diperpanjang  paling
                    lama  SO  (lima  puluh)  tahun  sejak  perjanjian  ditandatangani  dan
                    dapat  diperpanjang.  Adapun  mitra         kerjasama      pemanfaatan      Hadan
                    Umum         Milik  Negara/Daerah          dan      pihak      swasta      kecuali

                    perorangan.  Selama  jangka  waktu  pengoperasian,  mitra  Kerja  Sama
                    Pemanfaatan        dilarang  menjaminkan          atau  menggadaikan  Harang
                    Milik  Daerah  yang  menjadi  objek  Kerja  Sama  Pemanfaatan.  Tanah,

                    gedung,  bangunan,  sarana  dan  fasilitas  yang        dibangun      oleh   Mitra
                    KSP      menjadi     HMN       sejak  diserahkan  kepada  Pemerintah  sesuai
                    perjanjian atau pada saat berakhirnya  perjanjian.


                 E. KERJASAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
                          Kerja  sama  penyediaan        infrastruktur    adalah  kerja  sama  antara
                    Pemerintah  dan Hadan  Usaha  untuk kegiatan penyediaan               infrastruktur
                    sesuai     dengan       ketentuan  Peraturan        Perundangundangan.  Kerja
                    Sama    Penyediaan
                    Infrastruktur  atas  Harang  Milik  Negara/Daerah  dilaksana  kan  terhadap:

       -            a. Harang Milik Daerah berupa tanah dan/atau
                    bangunan  pada  Pengelola  Harang/Pengguna  Harang;
    94


        -
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103