Page 103 - Ebahan Ajar Manajemen Aset Oleh Jandry P. Z. Ratu Kadja, SE.,M.Si
P. 103

Pengurus            Barang           Pengelola           ditetapkan           oleh
                Gubernur/Bupati/Walikota         atas    usul   Pejabat    Penatausa  haan      Barang.
                Pengurus       Barang  Pengelola  sebagaimana  dimaksud              adalah      pejabat
                yang     membidangi      fungsi  pengelolaan  barang  milik  daerah  pada  Pejabat
                Penatausa  haan       Barang      yang     berwenang       dan     bertanggung-jawab

                meneliti    dokumen      usulan    penggunaan,      pemanfaatan,  pemusnahan,        dan
                penghapusan       dari   Pengguna      Barang,  sebagai  bahan  pertimbangan  oleh
                Pejabat  Penatausahaan  Barang  dalam  pengaturan  pelaksanaan  penggunaan,

                peman faatan, pemusnahan, dan penghapusan  barang milik daerah. Pengurus
                Barang     Pengguna     ditetapkan    oleh   Gubernur  /  Bupati/Walikota  atas  usul
                Pengguna  Barang  berwenang  dan  bertanggungjawab  menyiapkan  dokumen
                pengajuan  usulan pemusnahan dan penghapusan  barang milik daerah


                      Gubernur/Bupati/Walikota         menetapkan       Pengurus  Barang  Pembantu
                atas  usul  Kuasa  Pengguna  Barang  melalui  Pengguna  Barang  dimana
                Pembentukan        Pengurus      Barang      Pembantu       sebagaimana       dimaksud
                dilakukan  berdasarkan  pertimbangan  jumlah  barang  yang  dikelola,  beban
                kerja,  lokasi,  kompetensi  dan/atau  rentang  kendali  dan  pertimba  ngan

                objektif  lainnya.  Pengurus  Barang  Pembantu  sebagai  mana                 dimaksud
                berwenang        dan      bertanggungjawab  menyiapkan  dokumen  pengajuan
                usulan  pemanfaatan  dan  pemindahtanganan           barang    milik   daerah    berupa

                tanah  dan/atau  bangunan  yang  tidak  memerlukan  persetujuan  DPRD  dan
                barang  milik  daerah  selain  tanah  dan/atau bangunan.










    -  99
      -
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108