Page 59 - Ebahan Ajar Manajemen Aset Oleh Jandry P. Z. Ratu Kadja, SE.,M.Si
P. 59
a. Konservasi dan sumber daya alam.
b. Keuangan.
c. Perencanaan dan pembangunan.
d. Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan
Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Umumnya, suatu entitas mengadakan aset baik itu dengan kesepakatan
ataupun pengadaan wajib (compul sory). Pembelian dengan kesepakatan dapat
dicapai dengan negosiasi dan mengikuti kontrak penjualan secara hukum;
Jika diperlukan, entitas dapat didukung/diperkuat dengan undang-
undang/peraturan untuk mengadakan tanah secara wajib. Hal ini memerlukan
kesepakatan mengenai jumlah kompensasi yang akan dibayarkan. Entitas yang
belum pasti apakah mereka memiliki kapasitas membuat kontrak
pembelian/penjualan tanah atau tidak, hendaknya menggunakan penasehat hukum
yang handal.
8. TATA CARA PENGADAAN BARANG MILIK NEGARA
Hal-hal yang perlu digarisbawahi terkait dengan pengadaan adalah
pengadaan bisa melibatkan pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN) atau lebih dikenal dengan solusi aset dalam pengadaan dan berikutnya adalah
pengadaan yang tidak melibatkan pengeluaran APBN, atau lebih dikenal dengan
solusi non aset pengadaan.
Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean
Government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan
terhadap
- 55 -
