Page 21 - monitoring Isu 10-17 Januari 2022_portrait

Isu
Isu
Isu
#2
#2
Vaksin #2
Booster Gratis

Kronologis

(3/1) - Harga vaksin booster di Indonesia masih belum ditetapkan oleh pemerintah.
Meskipun demikian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengonrmasi bahwa
vaksinasi booster di Indonesia berjalan mulai 12 Januari ini. Adapun pemberian vaksin
booster ini terbagi dalam program pemerintah dan non pemerintah. Khusus untuk
vaksinasi booster non-program pemerintah atau mandiri dikenakan pembayaran.
(4/1) - Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmidzi
mengatakan di Indonesia, tarif vaksinasi booster belum ditetapkan oleh pemerintah. dr
Siti Nadia Tarmidzi, mengatakan penentuan tarif vaksinasi booster harus melibatkan
berbagai pihak, seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
(4/1) - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai, seharusnya
pemerintah tidak membebankan biaya kepada masyarakat untuk mendapatkan
vaksinasi covid-19. Hal ini merujuk pada Keppres Nomor 24 Tahun 2021 tentang
penetapan status faktual pandemi covid di Indonesia. Trubus menilai skema vaksinasi
booster yang direncanakan berbayar seharusnya tidak boleh diterapkan. Karena jika
dilakukan, hal ituu bertentangan dengan aturan yang ada.
(4/1) - Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menilai vaksinasi booster harus
tetap terus digenjot menyusul omicron yang sudah masuk ke Indonesia. Namun
demikian, dalam pelaksanaannya harus dipertegas aturan terkait yang gratis dan
berbayar.
(6/1) - Peneliti Transparency Internasional Indonesia (TII) Agus Sarwono menolak
vaksin dosis ketiga (booster) berbayar. Sebab, vaksin dosis pertama dan kedua belum
mencapai target. Pada kondisi tersebut, lanjut dia, pemerintah harus fokus
menyelesaikan vaksinasi dosis pertama dan kedua. Selain itu juga pemerintah harus
melakukan pemetaan kelompok-kelompok penerima vaksin booster.
(10/1) - Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad
Yusuf Ateh menuturkan lembaganya belum menerima pengajuan harga eceran
tertinggi atau HET vaksin booster dari Kementerian Kesehatan untuk dikaji
kelayakannya. Ateh menuturkan rekomendasi dari BPKP terkait dengan HET vaksin
booster itu dapat dikeluarkan setelah adanya pengajuan harga dari Kemenkes. Hanya