Page 14 - Panduan Kerja Kepala Sekolah
P. 14

Untuk dapat melaksanakan fungsinya tersebut di atas, Kepala Sekolah harus:   3.  perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut pengawasan pembelajaran yang
 1.   memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalitas pendidik dan    dilakukan  kepala  sekolah  dalam  upaya  pembinaan  dan  bimbingan  kepada
 tenaga kependidikan di sekolahnya;   guru;
 2.   memiliki  strategi  yang  tepat  untuk  memberdayakan  pendidik  dan  tenaga   4.  usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah.
 kependidikan  melalui  kerja  sama  atau  kooperatif,  memberi  kesempatan
 kepada  para  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  untuk  meningkatkan   Untuk  melaksanakan    tugas  pokoknya  secara  efektif  dan  efisien,  kepala  sekolah
 kemampuan  profesinya,  dan  mendorong  keterlibatan  seluruh  pendidik  dan   memerlukan  panduan kerja. Panduan kerja  kepala sekolah ini memberikan rambu-
 tenaga  kependidikan  dalam  berbagai  kegiatan  yang  menunjang  tujuan   rambu  kepada  kepala  sekolah  dalam  melaksanakan  tugas  pokoknya  dan
 sekolah;         mempermudah  kepala  sekolah  dalam  mempersiapkan  pembinaan  dan  penilaian
 3.   memiliki hubungan sangat erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan   yang dilakukan oleh pengawas sekolah dan dinas pendidikan. Berdasarkan uraian di
 upaya  peningkatan  mutu  sekolah  dan  mendukung  keterlaksanaan  seluruh   atas,  Direktorat  Jenderal  Guru  dan  Tenaga  Kependidikan  melalui  Direktorat
 program sekolah dan produktivitas sekolah;   Pembinaan  Tenaga  Kependidikan  Pendidikan  Dasar  dan  Menengah,  memberikan

 4.   melakukan  pengawasan  dan  pengendalian  untuk  meningkatkan  kinerja   perhatian terhadap peningkatan kinerja kepala sekolah dalam rangka peningkatan
 pendidik dan tenaga pendidikan;   mutu pendidikan melalui penerbitan Panduan Kerja Kepala Sekolah.
 5.   mampu  memberikan  petunjuk  dan  pengarahan,  meningkatkan  kemampuan
 pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  membuka  komunikasi  dua  arah,  dan   B.  Landasan Hukum
 mendelegasikan tugas secara proporsional;
 6.   memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan   1.   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 lingkungan,  mencari  gagasan  baru,  mengintegrasikan  setiap  kegiatan,   2.   Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 memberikan  teladan  kepada  seluruh  pendidik  dan  tenaga  kependidikan  di   3.   Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah
 sekolah, dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif;   sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-Undang
 7.   memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para pendidik   Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
 dan tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya; dan   23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8.   menjadi figur teladan yang  dapat dijadikan contoh dan teladan bagi pendidik   4.   Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 dan tenaga kependidikan maupun peserta didik;   5.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar  Nasional
                       Pendidikan  sebagaimana  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Peraturan
 Pelaksanaan  tugas  pokok  kepala  sekolah  harus  dapat  diukur  melalui  penilaian   Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

 kinerja kepala sekolah. Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud meliputi:   Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
                  6.   Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 1.  usaha  pengembangan  sekolah  yang  dilakukan  selama  menjabat  kepala
                  7.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  17    Tahun  2010  sebagaimana  telah  diubah
 sekolah;
                       dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
 2.  peningkatan  kualitas  sekolah  berdasarkan  8  (delapan)  Standar  Nasional
                       Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan    dan
 Pendidikan selama di bawah kepemimpinan yang bersangkutan;
                       Penyelenggaraan Pendidikan;




                                                                                   3
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19