Page 35 - Kelas X_PPKn_KD 3.3
P. 35
dan rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan pajak, pendidikan dan
agama
4. mengawasi pelaksanaan undang-undang
mengenai otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan SDA dan sumber ekonomi
lainnya, pelaksanaan APBN, pajak,
pendidikan, dan agama
Tugas & Wewenang DPD diatur dalam UUD NRI
Tahun 1945 pasal 22D ayat 1 sampai 3, yaitu :
1. mengajukan RUU, ikut membahas RUU
dan menyusun serta menyampaikan
daftar inventaris masalah RUU yang
berasal dari DPR atau presiden yang
berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan SDA
dan sumber ekonomi lainnya,
perimbangan keuangan pusat dan daerah
kepada DPR
2. memberikan pertimbangan kepada DPR
atas RUU tentang APBN dan RUU yang
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan
agama