Page 38 - Kelas X_PPKn_KD 3.3

1. menentukan objek pemeriksaan,

merencanakan dan melaksanaan

pemeriksaan, menentukan metode
pemeriksaan serta menyusun dan

menyajikan laporan pemeriksaan

2. meminta keterangan dan/atau dokumen

yang wajib diberikan oleh setiap orang
atau instansi atau lembaga yang

mengelola keuangan

3. menilai dan/atau menetapkan jumlah
kerugian negara yang diakibatkan oleh

perbuatan melawan hukum baik sengaja

maupun lalai yang dilakukan oleh

bendahara, pengelola BUMN/BUMD,
lembaga dan/atau badan lain yang

mengelola keuangan negara

MAHKAMAH AGUNG (MA), MAHKAMAH

KONSTITUSI (MK), & KOMISI YUDISIAL (KY)

MAHKAMAH AGUNG
Dasar Hukum

1. UUD NRI Tahun 1945 pasal 24 ayat 2

2. UUD NRI Tahun 1945 pasal 24A ayat 1 s.d. 5
3. UUD NRI Tahun 1945 pasal 25

4. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman