Page 36 - Kelas X_PPKn_KD 3.3
P. 36
3. melakukan pengawasan atas pelaksanaan
UU mengenai otonomi daerah,
pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah, hubungan pusat
dan daerah, pengelolaan SDA dan sumber
daya ekonomi lainnya
4. menerima hasil pemeriksaan atas
keuangan negara dari BPK sebagai bahan
membuat pertimbangan kepada DPR
tentang RUU yang berkaitan dengan
APBN
5. memberikan pertimbangan kepada DPR
dalam pemilihan anggota BPK
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)
BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan
mandiri serta berwenang untuk memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan
negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada
DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan
kewenangannya.
Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan
memperhatikan pertimbangan DPD dan disahkan
oleh Presiden. Jumlah anggota BPK sebanyak 9
orang dan menjabat 1 periode selama 5 (lima)
tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali
masa jabatan.
Dasar hukum BPK:
